Senin, 07 Januari 2019

Usai Bebas Ahok Sulit Jadi Presiden, Menteri, Gubernur, Bahkan Anggota Dewan Akibat Aturan Ini

Loading...
Loading...


Bruniq.com  - Banyak masyarakat berharap Ahok akan menduduki jabatan strategis usai bebas, atau usai keluar penjara akibat kasus penistaan agama yang menjeratnya tahun 2016 lalu.

Ada yang berharap Ahok jadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Jaksa Agung, bahkan Ketua PSSI.

Bahkan banyak pula masyarakat dan politikus yang berharap Ahok akan menjadi Capres, Cawapres, atau Gubernur maupun anggota dewan.

Menakar Ahok Jadi Pejabat Lagi
Sekarang marilah kita takar Ahok dari sisi hukum terkait kemungkinannya kembali menjadi pejabat negara.

Kita mulai dari apabila Ahok ditunjuk menjadi Jaksa Agung.

Pada dasarnya UU No.26 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memang membolehkan seorang profesional yang bukan berkarir di Kejaksaan untuk menjadi Jaksa Agung.

Hal itu tertuang dalam pasal 19 dan Pasal 20 yang berbunyi demikian tiap-tiap ayatnya :

Pasal 19

Ayat 1 : Jaksa Agung adalah pejabat negara.
Ayat 2 : Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 20

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.

Nah, tapi kita harus melihat ketentuan dalam pasal 9 huruf a, b, c, f, dan g untuk memastikan apakah Ahok bisa dipilih menjadi Jaksa Agung atau tidak.

Inilah bunyi pasal 9 seluruhnya :

Pasal 9

Syarat-syarat diangkat menjadi Jaksa, antara lain :

a. warga negara Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. berijazah paling rendah sarjana hukum;

e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

h. pegawai negeri sipil.

Nah, melihat dari ketentuan itu, maka Ahok memang bisa diangkat menjadi Jaksa Agung, sebab ketentuan memiliki ijazah Sarjana Hukum memang dianulir oleh UU 16 tahun 2004.

Tapi bagaimana dengan ketentuan berkelakuan tidak tercela?

Nah, mengkhawatirkannya ketentuan terkait perbuatan tercela ini nyaris ada di setiap syarat seseorang untuk menjadi pejabat.

Dalam persyaratan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden pun tercantum ketentuan tak boleh melakukan perbuatan tercela.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 7A yang berbunyi seperti dibawah ini :

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden.***)

Hal itu kemudian dikuatkan lagi dengan peraturan Syarat menjadi capres dan cawapres sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

3. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wapres.

5. Bertempat tinggal di wilayah NKRI.

6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

10. Terdaftar sebagai pemilih.

11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

12. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

13. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

15. Berusia minimal 35 tahun.

16. Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau bentuk lain yang sederajat.

17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan.

Ya, lagi-lagi ada poin 'Tidak pernah melakukan perbuatan tercela'.

Begitu pula apabila Ahok hendak menjadi gubernur, aturan  ' Tidak pernah melakukan perbuatan tercela' [un lagi-lagi muncul.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu dari 16 persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 58, UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pada huruf l, yaitu "tidak pernah melakukan perbuatan tercela".

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

Jadi Halangan

Ketentuan itu tentunya bisa menjadi penghalang untuk Ahok apabila mau kembali menjadi pejabat.

Hal itu lantaran definisi berkelakuan tidak tercela ini merupakan definisi yang kurang jelas, dan amat subjektif.

Dikutip dari artikel berjudul 'Perbuatan Tercela Ini Terlarang untuk Capres' di hukumonline.com, Pengamat hukum tata negara, Margarito Khamis, melihat norma tersebut (perbuatan tercela) sangat luas cakupannya.

Margarito Khamis berpendapat semua perbuatan melanggar hukum bisa disebut perbuatan tercela.

“Perbuatan tercela sangat luas lingkupnya,” kata dosen Universitas Khairun Ternate di artikel tersebut.

Hal ini tentu saja nantinya dapat membuat kasus penistaan agama yang divonis hakim terbukti dilakukan Ahok amat mudah disebut berbagai pihak sebagai perbuatan tercela.

Imbasnya Ahok akan sulit untuk dipilih menjadi pejabat negara apapun karena klausul 'Tidak pernah melakukan perbuatan tercela' muncul di setiap persyaratan untuk menjadi pejabat apapun.

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post