Sabtu, 03 November 2018

Wiranto Ungkap Alasan Tak Ambil Alih Pemerintahan RI saat Krisis 98

Loading...


Bruniq.com - Menko Polhukam Wiranto membeberkan alasan kenapa dia tidak mengambil alih pemerintahan saat krisis melanda Indonesia tahun 1998. Padahal, kata Wiranto, saat itu dia bisa melakukannya.

Wiranto menyebut memiliki kesempatan untuk memegang tongkat kepemimpinan negara karena saat itu dia menjabat Panglima ABRI. Namun dia memilih memberi jalan bagi Wapres BJ Habibie untuk menjabat Presiden RI sesuai konstitusi, menggantikan Soeharto yang kala itu mengundurkan diri.

"Mengapa Pak Wiranto tidak mengambil alih, sebenarnya bisa, bisa sekali. Karena sudah Menhankam/Pangab, keadaan semrawut, saya punya kemampuan, punya kewenangan karena Inpres 16 itu memberi kesempatan kepada Panglima ABRI untuk mengambil kebijakan tingkat nasional, semua menteri pejabat pusat daerah membantu panglima untuk mengatasi sumber-sumber kerusuhan, bisa. Darurat militer se-Indonesia, ambil alih dulu, pemilu dipercepat, gak usah bikin partai politik, gak usah kampanye, gak keluar duit," kata Wiranto, Sabtu (3/11/2018).
Pernyataan itu disampaikan Wiranto saat mengisi kuliah umum pada Seminar Nasional Pemuda dan Bela Negara, Pekan Pancasila dan Bela Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (3/11/2018).

"Tetapi yang terjadi apa? Kalau saya ambil alih, perpecahan, persatuan Indonesia akan tergerus. Saya hadap staf, tanya kalau saya ambil alih risikonya apa, korban berapa kira-kira kalau kita bersihkan (demonstran di gedung) DPR-MPR, kita hitung perkiraan jumlah korban berapa, ada ilmunya di dunia militer. Kira-kira 200-250 mahasiswa akan mati, 'masyaallah' saya bilang gitu, 4 aja ribut ada 200 bagaimana, pecah Indonesia," sambung Wiranto.

Atas pertimbangan itu, Wiranto memutuskan untuk tidak mengambil alih pemerintahan Indonesia saat itu.

"Maka saya katakan, tidak (saya ambil alih), kita hantarkan pergantian kepada wakil presiden Republik Indonesia," tandas Wiranto.

"Ini pembelajaran dalam politik tidak boleh brutal, harus rasional. Dalam politik tidak boleh liar, tidak boleh ego. Politik tujuannya untuk sejahterakan masyarakat, tatkala dalam perjalanan menyengsarakan umat, itu politik ngawur pasti," paparnya.

Wiranto menyinggung kondisi negara tahun 1998 setelah sebelumnya bertanya kepada peserta seminar yang merupakan mahasiswa UIN. Wiranto bertanya apakah peserta seminar mengetahui sejarah 1998.

"Saya punya pengalaman yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik sekalian yang barangkali saat Indonesia mengalami krisis tahun 1998, itu Anda sekalian masih anak-anak, 20 tahun lalu, ada yang belum lahir malah kan? Banyak sekali defiasi-defiasi dari kejadian itu yang terlupakan, diisi oleh sesuatu informasi yang berbeda," ujarnya.

Wiranto menyebut banyak penggalan kejadian sejarah waktu itu yang terlupakan dan bisa jadi pembelajaran untuk masa depan bangsa.


Wiranto lantas menyetel video berjudul Indonesia di Persimpangan Jalan 1998. Video berisi cuplikan aksi demo mahasiswa di Jakarta, momen Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI, keterangan pers Wiranto selaku Panglima ABRI dan pelantikan Habibie sebagai Presiden RI.

"Saya sampaikan bisa jadi pembelajaran bahwa persatuan itu sesuatu yang sangat penting. Kata kuncinya persatuan, karena tanpa persatuan kita tidak bisa apa-apa," ujarnya.


Wiranto lantas menyanyikan penggalan lagu Indonesia Pusaka, serta memaparkan peristiwa sejarah ketika masa Hindia Belanda tahun 1602-1945 hingga proses kehidupan berbangsa mulai peristiwa Boedi Oetomo pada 1908 sebagai embrio sadar berbangsa, Sumpah Pemuda 1928 momentum semangat bersatu dan Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post