Jumat, 02 November 2018

Kata DPRD Banten Terkait Aturan Wajib Salat Berjemaah yang Dibuat Gubernur

Loading...
banten

Bruniq.com - Ketua DPRD Banten Asep Rakhmatullah menilai edaran 'Gerakan Berjamaah Salat Fardhu Lima Waktu' bagi PNS Banten dinilai lebih baik dibanding pegawai yang suka main handphone sambil memikirkan cara bagaimana korupsi. Meski tidak substansial, aturan ini dibuat untuk menguatkan moral pegawai.

"Daripada main Hp, daripada melakukan pikiran koruptif. Karena dari pemikiran adiktif (soal bagaimana korupsi) ya ujungnya korupsi," kata Asep Rakhmatullah di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Banten, Jumat (2/11/2018).

Tapi, edaran tersebut menurutnya berlebihan jika harus dibuat aturan dalam Peraturan Daerah (Perda). Edaran ini ia nilai positif karena banyak PNS yang tidak menjalankan salat berjamaah. Apalagi, masjid besar milik Pemprov dibangun dengan biaya mahal dan selalu lengang.

"Mudah-mudahan bukan unsur paksaan tapi menyadarkan PNS untuk bagaimana ruang masjid besar dan anggaran besar tapi ramainya untuka acara tertentu saja," katanya.

Terpisah, aturan ini dinilai tidak substansial oleh aktivis Banten Bersih. Daripada mengurusi hal yang sifatnya private, gubernur diminta untuk fokus pada pelayanan publik dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov.  "Sebaiknya gubernur mendorong SKPD (satuan kerja perangkat daerah) melakukan rencana aksi pemberantasan korupsi yang telah disusun bersama KPK. Persoalan salat berjamaah tidak ada korelasinya dengan perilaku anti korupsi," kata Deny Permana dari Banten Bersih.

Apalagi, aturan serupa pernah dibuat di daerah lain yang ujung-ujungnya kepala daerahnya malah ditangkap oleh KPK karena korupsi.

"Di beberapa daerah yang pernah menerapkan edaran serupa, justru perilaku korupsi aparaturnya tinggi. Bahkan sampai KPK melakukan OTT. Jadi fokus saja pada ranah publik," tegasnya.

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post