Minggu, 09 September 2018

Total Ada 5 DPD Tak Dukung Prabowo-Sandi, Ini Penjelasan PD

Loading...


Bruniq.com - Partai Demokrat (PD) memberi dispensasi kepada DPD PD Papua untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Ternyata tak hanya Papua, ada pengurus DPD 4 provinsi lain yang juga tak mendukung Prabowo-Sandi.

Wasekjen PD Andi Arief menegaskan partainya tak mengkhianati koalisi Prabowo-Sandiaga. Sejak awal sudah ada pembicaraan dengan Prabowo soal sejumlah daerah yang tak akan diikutsertakan jadi bagian tim sukses karena memiliki pilihan berbeda.
"Saat Prabowo dan SBY membicarakan koalisi 24 Juli 2018, ada 5 DPD Demokrat yang kebetulan bukan basis suara Prabowo 2014 dan hasil survei --karena alasan politik identitas-- tidak akan diikutsertakan ketua DPD-nya dalam tim pemenangan pilpres," cuit Andi di akun @AndiArief_ yang dikutip detikcom, Minggu (9/9/2018).

Prabowo, kata Andi, maklum dengan penjelasan PD. Dia tak mengungkap lima wilayah tersebut, namun dia menegaskan bukan di Jawa. Dua wilayah yang sudah jelas tak mendukung Prabowo yaitu DPD PD Papua dan DPD PD Sulut.

"Ada 5 DPD Demokrat yang setia terhadap Partai Demokrat, namun meminta kebijaksanaan atas realitas yang sudah terjadi. Mereka akan berkonsentrasi pemenangan pileg dan bukan pilpres. Di balik koalisi Gerindra dan Demokrat ada kesepakatan soal ini yang bisa dijelaskan," ulas Andi.


Andi mengatakan perbedaan di PD harus dikelola secara bijaksana. Bisa saja jika PD memilih Jokowi, ada 29 DPD yang meminta dispensasi mendukung Prabowo. "Pasti tidak mudah juga bagi partai kami mencari solusi," ujarnya.

Andi menjelaskan solusi untuk lima wilayah yang tak mendukung Prabowo adalah pembentukan tim pemenangan khusus. Prabowo dan SBY, kata Andi, pasti akan menemukan cara terbaik untuk memenangkan lima wilayah itu di Pilpres 2019.

"Prabowo dan SBY sangat berpengalaman dalam mengatasi situasi seperti ini untuk mendapatkan solusi yang cespleng. Jadi ini bukan Demokrat main dua kaki, tetapi betapa besar upaya Demokrat menghargai perbedaan apalagi yang menyangkut politik identitas," pungkasnya.

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post