Sabtu, 15 September 2018

Pasca-putusan MA, KPU Minta Parpol Tarik Bacaleg Eks Koruptor

Loading...


Bruniq.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan eks napi korupsi bisa nyaleg di Pemilu 2019 meski tak otomatis berlaku. KPU mengatakan akan berkomunikasi dengan pimpinan parpol.

"Salah satu yang kita lakukan itu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).


"Katakanlah misalnya MA mengabulkan uji materi PKPU itu, tapi kita minta partai-partai politik komitmen untuk menarik caleg-calegnya yang tidak memenuhi syarat oleh KPU," kata Pramono.

KPU akan meminta parpol-parpol menarik bacaleg eks koruptor. Sebab menurut KPU, parpol berhak menarik bacalegnya yang pernah jadi narapidana kasus korupsi.

"Secara legal diperbolehkan oleh MA, tapi secara etis partai-partai di internal mereka berhak mengatur caleg mantan koruptor tidak didaftarkan," sambungnya. 

Menurutnya, beberapa partai telah mengkonfirmasi, akan melakukan penarikan bacalegnya yang bermasalah. Pramono mengatakan ini merupakan hal yang positif.


"Beberapa partai bahkan sampai malem ini bilang kita akan tarik mas (caleg tidak memenuhi syarat). Itu bagian dari komitmen yang positif," ujar Pramono.

KPU juga akan melakukan langkah persuasi, terhadap parpok yang tidak menarik eks napi korupsinya. Menurutnya, saat ini merupakan waktu bagi parpol untuk mencalonkan bacaleg yang berkualitas.

"Nanti kita persuasi lah, bahwa ini adalah momentum bagi parpol untuk memperbaiki proses pencalonan, untuk menawarkan calon-calon yang berkualitas, kira-kira begitu," tuturnya.

MA sebelumnya mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selidik punya selidik, putusan MA itu tak berlaku otomatis.

Hal itu didasari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (14/9/2018). Dalam Pasal 8 ayat 2 disebutkan:

Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post