Senin, 23 April 2018

Soal Naker Asing, Jokowi Tak Salah-Salah Banget. Baca Berikut...

Bruniq.com Yogyakarta - Kebijakan untuk mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai bahwa dalam hal ini Presiden Joko Widodo tidak bisa disalahkan sepenuhnya.

"Joko Widodo sesusungguhnya tidak salah-salah banget soal ini. Karena Indonesia memperlakukan ASEAN charter. Jadi asal muasal Joko Widodo menerbitkan kebijakan," kata Ichsanuddin Noorsy pada seminar Pra Kongres Boemipoetra di Hotel Santika Yogyakarta, Senin (23/4/2018).

ASEAN Charter, menurutnya dijadikan rujukan Jokowi untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Di dalam ASEAN Charter ada kebebasan lalu lintas tenaga kerja. Sejak berlakunya ASEAN Charter maka ada 8 sektor tenaga kerja yang boleh lintas sedemikian rupa. Maka masuknya tenaga kerja asing itu adalah karena masyarakat ekonomi ASEAN. 

"Tetapi ASEAN bukan negara China. Nah repotnya disini, ASEAN punya perjanjian dengan China, maka akhirnya China bisa masuk, persoalan pokoknya muncul," katanya.


Tetapi yang harus dipertanyakan, apakah yang datang ke Indonesia itu seperti yang di Morowali atau di pedesaan-pedesaan yang sama sekali tidak punya skill. Kedatangan tenaga kerja asing yang tidak profesional bertentangan dengan situasi dalam negeri. Karena sampai saat ini tenaga kerja Indonesia strukturnya adalah 49% tidak lulus SD dan 52% hanya sampai SMP. 

Dengan kemudahan tenaga kerja asing, hutang luar negeri yang gila-gilaan dalam infrastruktur maka sebenarnya hal itu sedang memberikan potensi bisnis luar biasa yang diberikan pada orang asing bukan pada Indonesia sendiri.

Ia mengatakan bahwa dalam sejarahnya, ketika Indonesia dipaksa untuk membenarkan kebebasan perusahaan asing beoroperasi, dipaksa dalam perdagangan bebas, dipaksa dalam investasi asing. Memang angka-angka invetasi meningkat tetapi kesejahteraannya tidak meningkat. Salah satu buktinya adalah ekspor tenaga kerja Indonesia dan hal itu adalah perbudakan modern. 

"Apalagi dengan model hutang, ini tidak memberikan peluang Indonesia untuk harkat dan martabatnya," katanya.

Terkait dengan tenaga kerja asing ini, ia melihat pada pasal 27 ayat 2 yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dalam hal ini dari segi konstitusi tenaga kerja asing bukan warga negara Indonesia, maka dia tidak berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan di Indonesia. Kemudian dari pembukaan UUD bahwa negara melindungi segenap tumpah darah bangsa bukan negara melindungi warga negara asing. 
Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post