Sabtu, 28 April 2018

Presiden Jokowi Tegas Menolak Stop Kasus Habieb Rizieq, Spontan Tim 11 Ulama Alumni PA 212 Langsung Bereaksi



Bruniq.com - TIM 11 Ulama Alumni 212 langsung bereaksi menanggapi pernyataan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi yang menyebut Presiden Jokowi menolak permintaan ulama 212.

Pernyataan tersebut dilontarkannya kepada wartawan di Istana Presiden di Jakarta pada Jum'at (27/4/2018).

Al-khaththath, sekretaris dan juru bicara Tim 11 Ulama Alumni 212 mengatakan bahwa pada pertemuan yang berlangsung secara tertutup di istana Bogor pada Minggu (22/4/2018), tidak ada penolakan dari Presiden Jokowi untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama alumni 212 termasuk Habib Rizieq.

"Pada pertemuan hari Minggu itu Presiden tidak menolak. Sekarang kenapa staf khususnya menyampaikan penolakan?"  ujar Al-Khaththath kepada Warta Kota, Jum'at (27/4/2018).

Menurutnya, para ulama dan alumni 212 tetap akan menunggu kebijakan Presiden dalam menghentikan kriminalisasi terhadap ulama.

"Kita lihat saja, tunggu saja. Presiden kan butuh waktu, butuh perhitungan dan pertimbangan," ungkapnya.

Tidak bisa intervensi

Sebelumnya, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi, Presiden Jokowi menolak permintaan alumni 212.

Sebab, Presiden tidak bisa melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

"Ketika menghadapi permintaan itu, presiden menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Jadi tunggu proses hukum yang profesional. Presiden tidak mau mengintervensi proses hukum," tutur Johan Budi di istana presiden Jakarta pada Jum'at (27/4/2018), dikutip Warta Kota dari Kompas.com.

Dalam konferensi pers yang berlangsung di kawasan Tebet Jakarta Selatan pada Rabu (25/4/2018), Ketua Tim 11 Ulama Alumni 212 Misbahul Anam menyampaikan kepada wartawan mengenai materi pembahasan ketika bertemu Presiden Jokowi.

Dikatakannya, pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi akurat dari fakta-fakta yang ada terkait kasus kriminalisasi yang menimpa ulama dan aktivis 212.

"Melalui pertemuan tersebut diharapkan agar presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis 212 serta mengembalikan hak-hak mereka sebagai warga negara," paparnya.


Next article Next Post
Previous article Previous Post