Jumat, 27 April 2018

Kita Tak Berimam ke Amien Rais soal Politik

Loading...
Bruniq.com Jakarta - Kapitra Ampera menegaskan imam besar FPI dan Persaudaraan Alumni (PA) 212, Habib Rizieq, belum menentukan sikap politik terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pengacara Habib Rizieq yang mengaku juga sebagai penasihat bidang hukum PA 212 ini mengingatkan rekan-rekannya tentang tak ada keharusan mengikuti fatsun politik Amien Rais.


"Kita tidak berimam kepada Amien Rais, nggak ada urusan kita mengikuti fatsun (etika) politik Amien Rais. Kita tidak berimam kepada Amien Rais dalam fatsun politik," kata Kapitra di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (27/4/2018).

"Siapa yang akan kita pilih, nanti ada musyawarah ulama yang dipimpin oleh Habib Rizieq dan Habib Rizieq yang akan mengumumkan kandidat yang akan kita dukung di 2019. Nggak ada urusan dengan Amien Rais," sambung dia.


Hal itu disampaikan Kapitra saat ditanyai detikcom mengenai pengaruh Amien Rais dalam PA 212. Diketahui Dewan Kehormatan PAN itu juga memiliki jabatan Ketua Dewan Pembina PA 212.

Kapitra kemudian menjelaskan PA 212 juga bukan mitra politik partai-partai yang kontra terhadap pemerintah. Kedekatan PA 212 dengan Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PBB sebatas memperjuangkan keadilan terkait kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada dua tahun silam.

"PKS, PAN, Gerindra, PBB adalah partai yang satu aspirasi dengan kami dalam masalah penegakan hukum penistaan agama. Tidak sampai personal," tutur Kapitra.




Kapitra menuturkan sikapnya yang kontra terhadap sebagian rekan-rekannya di PA 212 yang mengadakan konferensi pers pada Rabu, 25 April lalu, bukan berarti mendukung pemerintah. Namun, ditekankan Kapitra, dirinya telah berupaya menjadi jembatan antara PA 212 dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah kriminalisasi ulama, khususnya terhadap Habib Rizieq.

"Ini urusan soal penegak hukum, kasus-kasusnya masih mandek. Urusan kita bagaimana Presiden tahu bahwa ada kebijakan yang belum terlaksana. Banyak kasus ulama yang sudah selesai karena komunikasi dengan pemerintah," terang Kapitra.


"Tapi kenapa responsnya (PA 212) berlebihan, padahal (alasan konferensi pers) itu hanya (masalah) foto (yang muncul di publik) saja. Apa salahnya bertemu dengan Presiden Republik Indonesia? Kita warganya, punya hak bertemu kapan saja. Bukan hal yang haram bila ulama bertemu presiden. Menjadi kewajiban ulama bertemu presiden, menasihati presiden," tandas Kapitra. 

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post