Sabtu, 28 April 2018

GEMPAR!! Didesak Usut Korupsi Cak Imin, Begini Tanggapan KPK

Bruniq.com Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus untuk segera mengusut dugaan korupsi yang diduga melibatkan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Cak Imin).


Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pihaknya pasti memproses segala bentuk kasus korupsi jika ada fakta hukum dan bukti yang cukup, bukan karena adanya desakan-desakan atau hal-hal di luar hukum.


“KPK hanya akan bekerja berdasarkan fakta hukum dan bukti yang ada, jadi bukan berdasarkan desakan-desakan atau hal-hal di luar hukum,” ungkap Febri saat Tagar temui di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/4).


Sebelumnya pada Rabu (25/4) lalu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyambangi Gedung KPK, Jakarta Selatan. Tujuannya yakni menyampaikan surat desakan agar KPK menuntaskan kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2011 atau yang dikenal dengan istilah suap ‘kardus durian’.


Kasus kardus durian ini merupakan kasus suap menyuap terkait Dana Penyesuaian dan Infrastruktur Daerah (DPID) Kemenakertrans di Papua pada 2011. Kala itu, Cak Imin menjadi menterinya. Istilah kardus durian mencuat karena uang suap itu dibungkus kardus durian.


Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan tiga orang di lokasi berbeda pada Agustus 2011. Tiga orang itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) bernama I Nyoman Suisnaya; Kabag Program Evaluasi di Ditjen P2KT bernama Dadong Irbarelawan; dan seorang kuasa direksi PT Alam Jaya Papua bernama Dharnawati.

Penyidik KPK pun berhasil mengamankan uang yang diduga merupakan suap untuk proyek tersebut. Uang sebesar Rp 1,5 miliar itu disimpan dalam kardus durian yang diberikan oleh PT Alam Jaya Papua untuk Cak Imin.

Merujuk pada dakwaan, tindak pidana yang dilakukan Jamalludien bersama-sama dengan Cak Imin, Achmad Hudri dan beberapa pejabat di Kemenakertrans dimulai sejak 21 Oktober 2013.

Jamaluddien dituntut tujuh tahun penjara denda Rp 400 juta subsider enam bulan penjara. Dia dinilai terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dugaan pemerasan di Dirjen P2KT dengan memerintahkan Achmad Said Huri dan Ahmad Syaifudin.
Selain dituntut pidana penjara, dia juga diharuskan membayar uang pengganti senilai Rp 5,4 miliar. 



Next article Next Post
Previous article Previous Post