Kamis, 05 April 2018

GEMPAR!! Adik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Fifi Lety Indra menilai proses hukum peradilan Peninjauan Kembali (PK) Ahok tak wajar. Apa alasannya?

Bruniq.com Jakarta - Adik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Fifi Lety Indra menilai proses hukum peradilan Peninjauan Kembali (PK) Ahok tak wajar. Fifi menilai putusan itu diumumkan sangat cepat sehingga dirasa aneh. 

"Pada waktu kita mengajukan PK ada sesuatu hal yang agak tidak wajar bagaimana pengajuan PK ini diputus sangat cepat. Diputuskan cepat dan langsung diumumkan sore," kata Fifi, di kantor Amnesty International, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2018).

Ia lalu membandingkan lamanya proses hukum PK Ahok dengan mantan pimpinan KPK Antasari Azhar. Menurutnya proses hukum untuk kakaknya lebih cepat daripada Antasari. 



"Kami membandingkan putusan PK Ahok dengan putusan Antasari. Kita bikin skema pendaftaran pak Ahok 2 Februari 2018. Lalu Antasari 15 Februari 2011. Ini sama-sama 22 hari ada sidang, itu sama cocok itu wajar sama-sama 22 hari. Begitu sampai selesai sidang itu dilimpahkan berkasnya dr PN ke MA itu kasus ahok 9 hari. Sedangkan kasus pak Antasari 38 hari baru dilimpahkan ini yang agak aneh. Dalam waktu 19 hari saja itu sudah diputus. Sementara kasus pak Antasari 122 hari baru diputus," kata Fifi. 

Ia mengatakan keterangan Mahkamah Agung (MA) yang menyampaikan alasan mengapa proses PK Ahok cepat karena dinilai penting. Padahal Fifi menyebut semua orang di hadapan hukum itu sama. 

"Dari pengumuman MA itu diketahui alasan kenapa kasus Ahok cepat karena dianggap penting. Dianggap penting apa karena kan harusnya hukum diperlakukan sama tanpa memandang bulu. Semua orang di depan hukum itu sama. Bagaimana MA mengumumkan statement dianggap penting berarti ada perlakuan khusus. Kenapa ada perlakuan khusus atau spesial ada unsur apa di balik ini. Hukum itu harus berlaku sama tidak memandang bulu," ujar Fifi sambil menggebu-gebu mengangkat tangannya. 

PK Ahok dengan nomor perkara Nomor 11 PK/PID/2018 ditolak pada Senin, 26 Maret 2018. Tiga hakim, yakni hakim Artidjo Alkostar, Salman Lurhan, dan Margiatmo, bulat menolak PK Ahok tersebut.

Ahok pun harus menjalani masa tahanan hingga satu tahun ke depan. Dia sebelumnya dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.
Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post