Senin, 05 Maret 2018

Woww!! PBNU hingga Komnas HAM Minta Jokowi Kabulkan Grasi....

Bruniq.com Jakarta - PBNU, Komnas HAM, dan sejumlah LSM berharap Presiden Joko Widodo mengabulkan grasi yang diajukan dua petani penggarap, Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin, terpidana kasus tukar guling lahan. 

Dukungan ini diberikan dengan menandatangani surat pernyataan dukungan grasi yang akan diteruskan ke Jokowi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Mereka yang meneken dukungan pemberian grasi adalah PBNU, Komnas HAM, YLBHI, LBH Semarang, Walhi Jateng, dan jaringan Gusdurian. 

"Kami memberikan dukungan terhadap permohonan grasi Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin untuk dikabulkan oleh Presiden Republik Indonesia," kata Ketua PBNU Imam Aziz dalam jumpa pers di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018)



Imam Aziz menilai hukuman penjara 8 tahun dan denda Rp 10 miliar yang dijatuhkan hakim kepada Nur Aziz, yang juga tokoh NU, serta Sutrisno tidak masuk akal. Pengadilan, menurutnya, seharusnya menilai objektif kasus tanah yang disengketakan meski sudah bertahun-tahun digarap keduanya. 



"PBNU dalam hal ini sepakat bahwa kasus yang dialami KH Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin ini harus segera mendapat solusi karena kami mencium adanya keadilan yang tidak masuk akal atas petani yang telah menggarap tanah selama bertahun-tahun ditelantarkan kemudian dihukum dari pengadilan tingkat I sampai ke Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman 8 tahun dan denda Rp 10 miliar, ini tidak masuk akal jumlahnya, " papar Imam Aziz.

Dia berharap Presiden Jokowi bisa memberikan keadilan dalam upaya hukum yang diajukan Nur Aziz dan Sutrisno. Pengajuan grasi, menurutnya, adalah hak konstitusi yang bisa dilakukan.

"Kami benar-benar berharap Bapak Presiden dapat memberikan perhatian atas kasus yang menimba KH Nur Aziz dan Sutrisno ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua YLBHI Siti Rahma Mary mengatakan kasus yang dialami Nur Aziz dan Sutrisno merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kaum petani.


Menurutnya, MA salah alamat menjatuhkan hukuman pidana karena keduanya adalah petani. Keduanya bukan pembalak hutan liar yang sengaja merusak lahan garapan yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

"Ini adalah bentuk kriminalisasi bagi kaum petani, ada beberapa fakta yang harus diperhatikan. Bahwa masyarakat itu sudah menggarap lahan itu sejak puluhan tahun, dan itu di atas tanah telantar dan, berdasarkan UU Pokok Agraria, tanah yang ditelantarkan oleh pemegang haknya itu bisa dicabut dibatalkan haknya. Artinya, bisa dimohon oleh masyarakat yang menggarap lahan tersebut," papar Siti Rahma.

Siti menjelaskan warga tidak pernah dilibatkan saat penetapan lahan garapan. Selain itu, putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 menjelaskan posisi warga yang hidup turun-menurun dan menggarap lahan di kawasan hutan tidak bisa dipidana. 


Selain itu, Putusan MK Nomor 45 Tahun 2011 menyebutkan proses penetapan kawasan hutan harus melibatkan masyarakat di kawasan hutan. 

"Proses penetapan hutan itu sendiri terdapat empat proses, yaitu penunjukan kawasan hutan, proses penata batasan, proses pemetaan, dan penetapan. Dari keempat proses ini. masyarakat tidak ada dilibatkan," ujar Siti. 

Nur Aziz divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar bersama dua petani, Sutrisno Rusmin (64) dan Mujiyono (40). Mereka menjadi terpidana terkait tukar guling lahan PT Semen Indonesia dengan pihak Perhutani di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 
Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post