Selasa, 13 Maret 2018

Tegakkan Hukum!! Akun Twitter Fahri Hamzah dan Fadli Zon Dilaporkan ke Polisi. Ini Tanggapan Pelapor

Bruniq.com Jakarta - Akun Twitter @FahriHamzah dan @FadliZon, yang diketahui milik dua wakil ketua DPR, dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Senin (12/3), terkait kasus dugaan ujaran kebencian di media sosial.
Pelapor bernama Muhammad Rizki mengatakan, laporan yang dibuatnya berkaitan dengan cuitan @FahriHamzah bertuliskan, "Dari web resmi @Jawapos menemukan bahwa ketua MCA adalah Ahoker. Jadi maling teriak maling dan ngaku muslim segala. Ayok @DivHumas_Polri selesaikan barang ini. Jangan mau merusak nama Polri dengan menyerang identitas agama."
Cuitan itu kemudian diretweet akun @FadliZon.
"Dalam hal ini, salah satu media yang dikutip sudah memberikan klarifikasi bahwa apa yang diberitakan akan memunculkan suatu kegaduhan. Maka dari itu pihak media mengklarifikasi dan mencabut. Tapi yang amat kita sayangkan posisi FH dan FZ yang merupakan pejabat, tetap mempertahankan berita hoax (tidak menghapus dari Twitter). Padahal media yang bersangkutan sudah klarifikasi berita itu," ujar Rizki.
Dikatakan, dirinya telah membuat laporan dengan nomor laporan polisi LP/1336/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus, terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
"Ini kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia, tidak ingin negara Indonesia sebagai mayoritas muslim terbesar rusak seperti Suriah. Nama kita masih bagus di mata internasional, jangan sampai ini terjadi," ungkapnya.
Sementara itu, kuasa hukum Rizki, Muhammad Zakir Rasyidin mengatakan, kliennya melaporkan dua pemilik akun twitter @FahriHamzah dan @FadliZon, dalam rangka berpartisipasi memberantas hoax.
"Ada pun yang menjadi alasan kenapa kita melaporkan adalah sebagai masyarakat kita ikut berpartispasi dalam rangka berantas hoax. Banyak berita yang tersebar tanpa fakta dan data akurat, sehingga kita terpanggil untuk dilaporkan. Kita tidak ingin kritik yang dibangun atas dasar sentiman SARA, karena kita ingin mendidik masyarakat agar tidak sembarang menyabarkan hoax. Apalagi yang kita duga ini dilakukan oleh pejabat tinggi negara," katanya.
Ia menegaskan, kliennya membuat laporan karena postingan itu tidak juga dihapus hingga hari ini.
"Padahal sudah dihapus dari media pemilik berita dan sudah meminta maaf. Tapi tetap saja pemilik akun FH tetap mempertahankan dan membenarkan berita itu. Padahal faktanya berita itu hoax. Nah kami ingin agar ini menjadi pelajaran bahwa akhir-akhir ini banyak hoaxyang bermunculan, bahkan ada kelompok yang ditangkap menyebarluaskan hoax. Kita tidak mau kemudian pejabat tinggi negara memperlihatkan tindakan-tindakan yang menurut kami tidak perlu diperlihatkan," jelasnya.
"Fokus kita adalah bagaimana hoax ini kita perangi bersama, bukan kita biarkan berkeliaran di medsos. Semoga saja pemilik akun FZ dan FH melihat apa yang kita laporkan. Karena ini merupakan panggilan nurani kita agar hoax tidak menjadi raja medsos," tambahnya.
Menyoal apakah kalau kedua pemilik akun Twitter itu menghapus cuitannya, pelapor akan mencabut laporan, Zakir menyampaikan, kliennya akan mempertimbangkannya.
"Kita ini melaporkan terkait Pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE. Artinya kalau yang bersangkutan minta maaf dan klarifikasi, maka tentu jadi pertimbangan pelapor juga. Tapi yang pasti saya sampai saat ini belum tahu apa yang melatarbelakangi akun Twitter tersebut memposting dan mempertahankan postingan tersebut. Kita belum tahu apa yang melatarbelakangi sampai bisa dipertahankan postingan itu, sementara dari pihak media tersebut sudah mengklarifikasi dan sudah minta maaf," katanya.
Ia menilai, postingan itu bisa berdampak memecah belah bangsa karena ada kelompok-kelompok yang disebutkan dalam cuitan itu.
"Postingan tersebut memang sangat berbahaya, karena ada kelompok yang disebutkan di sana. Apalagi ada bahasa maling teriak maling. Nah ini yang tidak kita inginkan jangan sampai bahasa yang dikeluarkan oleh pejabat tinggi negara di akun media sosialnya ini kemudian menghegemoni masyarakat yang sepaham dengan dia. Kita harapkan kedua pejabat tinggi tersebut bisa muncul dan mengklarifikasi apa maksud dan tujuan sampai postingan itu dipertahankan," tandasnya.
Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post