Sabtu, 31 Maret 2018

GEMPAR!! JOKOWI HARUS HATI-HATI, ADA BAKAL CAWAPRES TERSANGKUT KORUPSI?

Bruniq.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun, Jokowi yang telah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik (parpol) hingga saat ini belum menentukan tokoh yang bakal menjadi pendampingnya.
Terdapat sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Jokowi. Beberapa di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PPP Romahurmuzy alias Romi, Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman, mengingatkan, Joko Widodo untuk berhati-hati dalam memilih pendampingnya kelak. Pihaknya meminta Jokowi memilih cawapres yang bersih dari kasus korupsi.
“Cawapres pilihan Jokowi harus betul-betul tidak terkait dengan perkara korupsi. Meskipun posisinya hanya sekedar atasan yang lalai tidak awasi anak buah yang melakukan korupsi,” kata Boyamin.

MUHAIMIN ISKANDAR

Dari sejumlah nama bakal cawapres yang mencuat belakangan ini, terdapat nama-nama yang disebut dalam kasus korupsi. Salah satunya, nama Muhaimin Iskandar yang disebut dalam kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi (Kemnakertrans) atau yang dikenal kasus ‘kardus durian’ pada 2011.
Bahkan, nama Muhaimin yang saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) disebut dalam surat dakwaan maupun tuntutan Jaksa KPK terhadap dua pejabat Kemnakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan. Jaksa KPK meyakini uang Rp1,5 miliar dalam ‘kardus durian’ yang diterima Nyoman dan Dadong ditujukan kepada Cak Imin, sapaan Muhaimin.
Boyamin meminta KPK menuntaskan seluruh perkara korupsi yang ditanganinya, termasuk kasus ‘kardus durian’. Boyamin menegaskan, penuntasan kasus ini merupakan kewajiban KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.
“Wajib hukumnya KPK untuk menuntaskan semua perkara termasuk kasus ‘kardus durian’ demi NKRI yang lebih bersih,” tegasnya.

PERTANYAKAN KPK

Boyamin mengaku heran dengan sikap KPK yang belum menunjukkan tanda-tanda akan melanjutkan kasus suap itu. Padahal, tiga terdakwa kasus ini telah divonis bersalah. Apalagi, nama Cak Imin disebut dalam dakwaan dan tuntutan yang disusun Jaksa KPK.
“Justru itu, kenapa tidak dilanjutkan akan tetapi juga tidak dihentikan,” katanya.
Selain kasus ‘kardus durian,’ nama Cak Imin juga disebut dalam kasus suap pembahasan anggaran untuk dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemnakertrans pada 2014.
Cak Imin disebut Jaksa Penuntut Umum KPK mendapat jatah sebesar Rp400 juta. Uang tersebut diperoleh dari mantan mantan Dirjen P2KT, Jamaluddien Malik, yang mendapat total Rp6,2 miliar. 


Next article Next Post
Previous article Previous Post