Senin, 11 Desember 2017

TERBONGKAR!! Beda Era Ahok, Rapat Pemerintahan Anies-Sandi Tak Diunggah Di Youtube, Ada Apa Ini? Simak Faktanya

Bruniq.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, video rapat pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa pemerintahannya yang diunggah ke akun YouTube menimbulkan mudarat.


Pasalnya, banyak pihak yang menjadikan video itu sebagai meme oleh pihak yang mendukung maupun tidak mendukung Gubernur DKI Anies Baswedan dan dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sehingga mereka saling memprovokasi.


"Kami melihat manfaat dan mudaratnya. Kemarin mengunggah (video rapim) pertama itu jelas sekali mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya," ujar Sandi kepada Kompas.com di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (11/12/2017).



Pada awal pemerintahannya ini, Sandi mengaku ingin kembali mempersatukan warga yang berbeda pilihan politik pada Pilkada DKI Jakarta.

Oleh karena itu, dia dan Anies memutuskan tidak lagi mengunggah video-video rapat ke YouTube.

Bagi warga yang ingin meminta video rapat, kata Sandi, bisa bersurat ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta.
Meski begitu, Sandi berjanji mengevaluasi keputusan tersebut.

"Setelah ketemu ritme dan manfaatnya lebih banyak untuk diunggah, terutama untuk sisi edukasi, sisi bagaimana pemerintah bisa melihat kebijakannya itu dimengerti masyarakat, itu nanti kami evaluasi ulang," kata Sandi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (27/11/2017).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (27/11/2017).

Diatur dalam Pergub

Kebijakan menayangkan video-video rapat agar bisa dilihat publik diatur dalam peraturan gubernur.

Pergub tersebut ditandatangani mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 16 Agustus 2016.


Pergub yang dimaksud adalah Pergub Nomor 159 Tahun 2016 tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan pada Media Berbagi Video.


Pergub itu bisa diakses melalui laman jdih.jakarta.go.id milik Pemprov DKI Jakarta.

Media berbagi video yang biasa digunakan Pemprov DKI Jakarta saat itu adalah YouTube melalui akun resmi bernama Pemprov DKI Jakarta.


Pada Pasal 2 poin kedua pergub tersebut tertulis tujuan penayangan video untuk menjamin hak warga agar bisa mengetahui proses kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan alasannya.


Selain itu, untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan kebijakan publik.


Penayangan video rapat juga bertujuan menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Pada Pasal 4 pergub itu, diatur mekanisme penayangannya.


Penayangan video dilaksanakan paling lama tiga hari setelah pelaksanaan rapat pimpinan dan rapat kedinasan.

Ahok
Ahok

Sejak kapan rapat diunggah di Youtube?
Kebiasaan mengunggah video rapat ke akun Youtube dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Ahok.


Ahok pernah bercerita terkait alasannya meminta Dinas Kominfotik untuk merekam semua kegiatan resmi gubernur, wagub, hingga sekda, bahkan agenda rapat.
"Awalnya, pas 10 hari baru dilantik itu ada demo buruh 3.000 orang dan yang bertemu dengan saya hanya 30 orang. Saya berpikir begini, jangan-jangan nanti kalau 30 buruh ini sudah sepakat dengan saya, buruh yang di luar menyangka saya menyuap. Ya sudah lebih baik saya videokan," kata Ahok, di Balai Kota, Senin, 3 Agustus 2015 sebagaimana diberitakan di Kompas.com.


Hanya saja, saat itu, Dinas Kominfotik DKI hanya mengunggah video rapatnya bersama buruh saat Ahok marah-marah saja.

Akhirnya, aksi marah-marahnya itu mencuat di media massa serta banyak stasiun televisi yang menyalin video dari Dinas Kominfotik DKI.


Setelah kejadian tersebut, Ahok memanggil Dinas Kominfotik DKI dan menginstruksikan untuk mengunggah semua video ke YouTube Pemprov DKI.

"Ternyata responsnya bagus, terus saya tadinya sudah enggak mau keluarin video lagi di YouTube. Eh masyarakat Jakarta yang di Timur Tengah, kayak TKI dan TKW, kirim SMS saya dan bilang, 'Pak, kalau bisa semua rapat Bapak diunggah saja, biar kami bisa ikut bantu Bapak awasi'," kata Ahok.


Kebiasaan ini diteruskan bahkan ketika Pemprov DKI dipimpin seorang Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur.


Sebelum cuti kampanye, Ahok berpesan kepada Sumarsono, Dirjen Otda Kemendagri yang menjadi Plt Gubernur, untuk tetap mengunggah video rapat.


"Semua rapat harus di-upload ke Youtube. Kecuali Plt Gubernur mengatakan, saya enggak mau rapat kami diunggah ke Youtube, semua putusan untuk izin-izin properti tidak boleh di-upload, berarti saya langsung curiga, ada apa ini, ya kan," kata Ahok. (


Next article Next Post
Previous article Previous Post