Kamis, 24 Mei 2018

Woww!! Mendagri Putar Video HTI di Depan Sekda-Ketua DPRD

Bruniq.com Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memutar video acara ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di depan sekda dan Ketua DPRD seluruh Indoensia. Melalui video itu, Tjahjo menjelaskan alasan pemerintah membubarkan HTI.

"Cermati apakah menyimpang. Coba dengarkan pidato pimpinannya," kata Tjahjo kepada peserta yang hadir, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018). 

Acara ini dihadiri lebih dari 2.100 undangan yang terdiri dari Ketua DPRD dan Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Badan Keuangan Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, Sekretaris DPRD Provinsi, Kepala Biro Perekonomian Provinsi, Kepala Bisa v Anggaran Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perwakilan dari instansi/lembaga lainnya. 
Video itu diputar saat Tjahjo membuka acara Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018 dan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.


Dalam video berdurasi sekitar 2 menit itu, terlihat kader HTI memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, lokasi diadakannya muktamar. Video itu berisi orasi dari pimpinan HTI agar kadernya meninggalkan sistem pemerintahan selain yang diatur oleh Islam. Orasi tersebut disambut pekikan takbir oleh para kader.

Tjahjo mengungkapkan video ini telah diputar di MK bahkan DPR. Tjahjo menegaskan pikiran untuk mengganti UUD 1945 tidak bisa dibiarkan.

"Hak hukumnya kita beri ke MK, datang ke MK, kita sampaikan ke MK ini lho masalahnya, bukan ormas Islamnya tapi ajaran pikiran mengganti UUD 1945 jangan dibiarkan. Nggak puas ke MK ke PTUN silakan. Kita datang juga jelaskan. Karena jelas ingin mengubah. Ini bahaya. Satu dibiarkan maka nanti akan ada beribu-ribu ormas (seperti HTI)" tuturnya. 

Tjahjo menegaskan pemerintah tidak antiormas. Namun, ormas harus sesuai dengan ajaran agama, ideologi bangsa Pancasila, dan UUD 1945. 

"Bukan ajaran sesat. Ingin memutarbalikkan. Ada 714 suku ini yang Bapak Presiden (Jokowi) sering sampaikan. Ada 6 agama yang sah sesuai UU, ada ayat kepercayaan, ada ayat tugas negara memberikan jaminan kebebasan oleh setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mayoritas Islam, hak-hak Islam sebagaimana ketentuan yang ada diperjuangkan. Tapi tidak mengganti sistem ideologi kita, sistem pemerintahan kita, sistem hukum kita," tutur Tjahjo. 

Tjahjo memang sering memutar video ini dalam berbagai kesempatan. Diketahui, Tjahjo sebelumnya telah memutar video ini di MK yang kemudian diprotes oleh Kuasa Hukum HTI Yusril Ihza Mahendra, kemudian juga di acara Refleksi Hukum Akhir Tahun 2017 PDIP.



Next article Next Post
Previous article Previous Post