Rabu, 11 April 2018

Minta Kaji Ulang UU Pemilu karena Jokowi Dibolehkan. Fadli Zon 'Murka' Dan Bilang Begini...

Bruniq.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya tak mengizinkan penggunaan pesawat kepresidenan oleh calon presiden petahana untuk kepentingan kampanye saat pilpres.


Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan KPU yang menganggap bahwa penggunaan pesawat kepresidenan bagian dari pengamanan yang melekat pada presiden.


"Aturan KPU itu harus dikaji ulang. Enggak boleh dong, karena pesawat itu pesawat kepresidenan. Kalau sedang bertugas kepresidenan, maka apapun bisa dilakukan. Tapi kalau sebagai capres dan pesawat itu dipakai maka itu sangat tak layak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Ia meminta aturan tersebut dikaji ulang agar tak menimbulkan ketidakadilan bagi capres selain petahana.
Fadli mengatakan, tak adil jika capres petahana bisa memanfaatkan fasilitas negara.


Sementara, calon lainnya harus merogoh kocek dalam untuk menyewa pesawat saat kampanye.


Fadli mengatakan, meski menumpang pesawat komersial, keamanan selaku Presiden tetap terjamin.
Sebab, lanjut Fadli, saat menaiki pesawat komersial, Presiden juga mendapatkan pengawalan penuh dengan fasilitas pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).


"Kan kalau naik pesawat kan ada pengamanan melekat. Kan ada pengawal, ajudan, dan tim yang secra protokoler udah ada di sana. Ini kan moda transportasi bukan masalah keamanan. Emang naik Garuda enggak aman? Kan aman," ujar Fadli.


"Sebelum ada pesawat kepresidenan, Presiden aman-aman saja naik pesawat komersial. Malah janjinya Pak Jokowi mau naik kelas ekonomi," lanjut dia.


KPU minta polemik disudahi
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (16/3/2018). 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (16/3/2018). 


Ketua KPU RI Arief Budiman meminta polemik penggunaan mobil dan pesawat kepresidenan saat cuti untuk berkampanye tak terus dipersoalkan.


Menurut Arief, Undang-Undang Pemilu telah jelas mengatur hal tersebut dengan pengecualiannya.
"Dalam undang-undang kan sudah jelas menyebutkan bahwa kecuali yang berkaitan dengan pengamanan," kata Arief ketika ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (10/4/2018).


"Jadi kalau toh ada mobil yang melekat untuk Presiden, ya boleh digunakan oleh Presiden. Kalau pesawat melekat ke Presiden juga hanya untuk Presiden," ujar dia.


Saat ini, kata Arief, KPU tengah menunggu peraturan pemerintah (PP) yang masih diharmonisasi oleh pemerintah.
PP itu salah satunya mengatur mengenai cuti dan fasilitas jabatan bagi calon presiden dan wakil presiden petahana.


Nantinya, kata Arief, PP tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk membuat aturan pencalonan pada Pilpres 2019 bagi calon presiden dan wakil presiden petahana.


"Kami makanya menunggu PP-nya. Nanti detailnya, fasilitas apa yang boleh dan tidak boleh itu seperti apa di PP," kata Arief.


Bandingkan dengan era SBY
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tak sependapat dengan pernyataan politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo soal penggunaan pesawat kepresidenan saat kampanye.


Menurut dia, pesawat kepresidenan tak bisa digunakan saat kampanye karena merupakan fasilitas negara yang tak termasuk instrumen pengamanan.


Ia mengatakan, sebagai kepala negara dan pemerintahan, calon presiden petahana berhak mendapatkan fasilitas pengamanan. Akan tetapi, tak termasuk pesawat kepresidenan.


Syarief lantas mencontohkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat Presiden.


Ia menyebutkan, saat kampanye sebagai calon presiden, SBY tidak menggunakan fasilitas penyewaan pesawat dari negara.


"Pada saat zaman Pak SBY (fasilitas) pesawatnya tidak dipakai. Iya tidak boleh, itu (pesawat kepresidenan) tidak boleh. Hanya perangkat pengamanan saja yang boleh, karena dia itu presiden," kata Syarief saat dihubungi, Jumat (6/4/2018).


"Itu (pengawalan) melekat, Tapi kalau fasilitas kampanye itu tidak boleh, termasuk pesawat kepresidenan enggak boleh," lanjut dia.


Oleh karena itu, kata Syarief, KPU harus mengatur secara detil dalam Peraturan KPU ihwal penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, termasuk pesawat kepresidenan.


"Jadi kalau ke mana-mana biaya untuk kampanye enggak boleh (ditanggung negara). Misalnya dia (Presiden) pergi (kampanye) ke mana itu, harus pesawat biaya sendiri," lanjut dia.


Sebelumnya, anggota Komisi II Fraksi PDI-P Arif Wibowo menyatakan tak masalah jika Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan saat berkampanye sebagai calon presiden.


Menurut dia, pesawat kepresidenan merupakan salah satu instrumen pengamanan presiden.


Dengan demikian, sebagaimana fasilitas pengamanan yang melekat, maka pesawat kepresidenen juga bersifat melekat seperti pengawalan Pasukan Pengamanan Presiden.


Namun, lanjut Arief, penggunaan pesawat kepresidenan saat kampanye tak boleh sembarangan sehingga perlu diatur secara detil.


"Ya kalau itu sebenarnya wajar saja, ini menyangkut pengamanan. Sepanjang batasan-batasan tertentu yang detailnya memang harus diatur. Dan yang penting dalam kondisi cuti pun beliau masih kepala negara, kepala pemerintahan," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2018) malam.


Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post