Kamis, 19 April 2018

Mengejutkan!! Mahfud MD Cerita SBY Menangis

Bruniq.com Jakarta - Mahfud MD menuturkan polemik pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah berlangsung sejak lama. Sepanjang sejarahnya, proses pemilihan kepala daerah terus berubah-ubah. 


"Di dalam sepanjang sejarahnya berubah-ubah. Dulu dipilih lewat DPRD, lalu tahun 1957 keluar UU No 1 tahun 1957 yang di situ dikatakan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tapi kemudian di dalam dekrit presiden, Bung Karno mengeluarkan Perpres yang mencabut peraturan pemilihan langsung itu. Karena kata Bung Karno pemilihan langsung itu tidak cocok untuk demokrasi di Indonesia," ungkap Mahfud MD, saat menjadi keynote speaker dalam diskusi 'Ancaman Daulat Rakyat: Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD', di Kantor APHTN-HAN, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2019). 

"Dan sejak saat itu beberapa kali UU Pemilihan kepala daerah berubah, itu selalu lewat DPRD. Tetapi kemudian pada era reformasi sejak UU No 32 tahun 2004 menjadi pemilihan langsung," lanjutnya.


Pada tahun 2012, kemudian muncul kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dari wacana yang mendapat dukungan dari banyak kalangan, termasuk DPR dan pemerintah itu, kemudian disimpulkan bahwa pilkada harus dikembalikan ke DPRD. 

"Semua setuju kita ubah. Bahkan di dalam nawacita presiden Jokowi kalau dibaca itu memang dia mengatakan begini: 'Untuk membangun demokrasi itu pilkada tidak harus langsung'. Itu ada dalam nawacita Jokowi. Sehingga waktu itu lancar sekali," katanya. 

Proses pengembalian tersebut kembali menjadi polemik karena bersamaan dengan terjadinya sirkulasi politik di Indonesia. Jokowi menang dalam Pilpres 2014, sementara Prabowo melalui Kabinet Merah Putihnya menguasai legislatif. 

"Sehingga asumsinya jika ini dibiarkan nanti lewat DPRD, seluruh kepala daerah itu akan dikuasai KMP sementara eksekutif nya Pak Jokowi. Itu akan buruk bagi ketatanegaraan kita. Bagi jalannya pemerintahan. Itulah sebabnya lalu berbalik. Ini tidak boleh. Apalagi sejak semula masyarakat itu tidak setuju dengan keputusan tadi karena dinilai memundurkan demokrasi," tuturnya. 

Namun saat itu, kemudian tetap diputuskan penyelenggaraan pilkada melalui DPRD. Yang kemudian berimbas pada banyaknya kritikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI. 

"Pak SBY dibully habis-habisan. Sampai ke Amerika Pak SBY nangis di pesawat. Iya. Pernah di-bully. Sampe di pesawat Pak SBY itu mengeluarkan 'saya tidak setuju pemilihan lewat DPRD. Harus langsung. Kita akan mencari jalan secepat-cepatnya untuk mengatasi ini'. Ini kata-kata Pak SBY," ungkap Mahfud. 

"Begitu mendarat di Amerika, Rudi Silalahi mengumumkan Presiden SBY tidak akan menandatangani kesepakatan DPR dan pemerintah tentang RUU itu. Lalu saya yang kemudian gantian berteriak itu salah. Karena kalau tidak tanda tangan pun 30 hari berlaku menurut pasal 20 ayat 5 berlaku," lanjutnya. 

Polemik itu terus berlangsung hingga SBY bersedia menandatangani RUU tersebut. Namun, kemudian keputusan itu dicabut kembali melalui perppu.

"20 September ditandatangani, lalu tanggal 21, hanya berlaku sehari, tanggal 22, dua hari kemudian dicabut dengan perppu. Nah itu sejarahnya," kata Mahfud. 

Menurut Mahfud, penyelenggaraan pilkada secara langsung saat ini memang masih butuh dikaji kembali. Sebab, ia menilai penyelenggaraan pilkada langsung masih banyak mudharat (keburukan) seperti yang ia tuliskan dalam tulisannya mengenai 'betapa pilkada langsung itu banyak mudaratnya.

"Tapi sekarang mungkin perlu dicari jalan tengah. Kalau dianggap pilkada langsung itu suatu prestasi kebanggaan demokrasi, bagaimana mengurangi mudarat-mudarat itu. Saya mendapat kiriman hasil studi dari Yenni Wahid. Ada solusi misalnya tentang Champaign spending, jadi pembatasan orang mengeluarkan uang untuk kampanye itu harus dibatasi. Sekarang kan yang dibatasi menerima uang sekian banyak, besok yang dibatasi keluarnya sekian ribu. Saya kira tidak lagi menggunakan uang negara. Tidak lagi mencari donor-donor yang tidak benar. Mungkin itu salah satunya," ujarnya.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Ketua KPU RI Arif Budiman, Ketua Bawaslu, Dosen HTN Univ Andalas Feri Amsari, dan Dosen HTN Univ Jember Bayu Dwi Anggono. 



Next article Next Post
Previous article Previous Post