Jumat, 06 April 2018

GEMPAR!! Beredar Petisi Amnesty International Indonesia: Bebaskan Tahanan Nurani Ahok

Bruniq.com Jakarta, (Tagar 5/4/2018) - Keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenuhi undangan Amnesty International Indonesia. 

Pertemuan itu digelar untuk merespon keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Ahok. 

Perwakilan keluarga Ahok di antaranya adik bungsu sekaligus kuasa hukum Ahok, Fifi Lety, Indra, dan adik laki-laki bernama Harry Basuki Tjahaja Purnama, juga dua kakak angkat yaitu Nana Riwayatie dan Andi Analta Amier. 

Pada kesempatan itu Amnesty International menyerahkan secara simbolis petisi 'Bebaskan Ahok' yang dimuat di beberapa surat kabar ternama di Inggris pada keluarga Ahok. 

(Nana Riwayatie. Fifi Lety Indra, Harry Basuki Tjahaja Purnama. Andi Analta Amier, perwakilan keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat memenuhi undangan Amnesty International Indonesia, Kamis 5/4/2018)




Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyesalkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) Ahok. 

Ia menilai MA telah melewatkan kesempatan untuk mengakhiri hukuman tak adil yang sedang dijalani Ahok. 
"MA kehilangan kesempatan memperbaiki hukuman tak adil dan memastikan perlindungan atas kemerdekaan berpendapat dan berkeyakinan di Indonesia," kata Usman, Kamis (5/4/2018). 

Menurutnya, praktik pemenjaraan dengan vonis penodaan agama tak adil, melanggar hak azazi manusia dalam hukum internasional. 

"Otoritas di Indonesia harus dengan segera dan tanpa syarat membebaskan Ahok dan semua terpidana penodaan agama. Khususnya dengan mencabut pasal penodaan agama yang diskriminatif di seluruh perangkat perundang-undangan," ujarnya. 

Petisi Pencabutan Pasal Pidana Penodaan Agama dan Bebaskan Ahok  

Usai pertemuan pihak keluarga Ahok dengan Amnesty International Indonesia di kawasan Menteng, beredar petisi meminta meminta Pemerintah dan Parlemen Indonesia segera menghapuskan pasal-pasal pidana penodaan agama yang mengekang kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama. 

Berikut isi lengkap petisi tersebut: 

"Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinyatakan bersalah, dan divonis dua tahun penjara, pada 9 Mei 2017 karena penistaan agama. Ahok seorang Tionghoa Kristen, dituduh 'menghina Islam' dalam sebuah video yang diunggah di internet setelah ia menyatakan secara terbuka ia akan maju dalam pemilihan gubernur pada pemilihan kepala daerah 2017. 

Pasal penistaan agama di Indonesia telah banyak digunakan untuk menghukum atau memenjarakan orang maksimal selama lima tahun semata karena mereka secara damai menjalankan hak kebebasan berekspresi atau kebebasan berpikir, berkeyakinan, atau beragama. Ahok adalah satu dari paling sedikit 10 orang yang divonis melakukan penistaan agama pada tahun 2017. 

Minta Pemerintah dan Parlemen Indonesia segera menghapuskan pasal-pasal pidana penodaan agama yang mengekang kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama." 

Petisi juga meminta perhatian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo: 

"Kami meminta Anda untuk segera mengusahakan penghapusan pasal pemidanaan yang memenjarakan mereka yang mengekspresikan pandangannya secara damai seperti kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar tak berulang kembali. 

Pemidanaan Ahok bertentangan dengan kewajiban Indonesia untuk menghormati dan melindungi kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama. 

Dasar monopoli tafsir moralitas sekelompok orang tidak bisa membenarkan penghukuman pada mereka yang ingin mengemukakan pendapat secara damai seperti Ahok. Kami mengharapkan Bapak Presiden untuk segera mengakhiri ketidakadilan ini." (sa)

Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post