Senin, 26 Maret 2018

TELAK!! Terkait Rekomendasi Ombudsman.Ini Kata Kemendagri...

Bruniq.com Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono (Soni) mengatakan rekomendasi Ombudsman RI ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus dilaksanakan. Jika Anies tidak menjalankan rekomendasi tersebut, hal itu akan menjadi penilaian kepatuhan terhadap peraturan. 

"Rekomendasi ini yang harus dilaksanakan sebagaimana rekomendasi KASN, komisi yang lain, dan lain-lain, jadi bersifat final. Posisinya harus dilaksanakan kalau rekomendasi Ombudsman," ujar Soni setelah mengikuti rapat Dewan Pertimbangan Otda di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (26/3/2018).


"Jaminan pelayanan publik ini adalah yang kemudian membuat standardisasi, menerima komplain, dan seterusnya. Sehingga bisa memanggil pejabat daerah termasuk (soal kasus) Tanah Abang DKI," kata Soni.

Soni sebelumnya menjelaskan alur rekomendasi yang diberikan Ombudsman terhadap kepala daerah. Soni mengatakan Ombudsman merupakan lembaga resmi pemerintah yang diberi mandat untuk memastikan pelayanan publik terjamin, efektif, efisien, sehingga masyarakat merasa puas.


Menurut Soni, Ombudsman akan memanggil kepala daerah terkait masalah pelayanan publik. Soni mengatakan panggil-memanggil dibutuhkan untuk klarifikasi. Klarifikasi itu perlu untuk memberi rekomendasi.

"Dari hasil klarifikasi bisa lurus, bengkok, dan tidak lurus sama sekali. Kalau dia Pak Gubernur DKI bisa meluruskan, ya rekomendasinya lurus kemungkinan positif. Kalau tidak sesuai dengan temuan Ombudsman lalu keluar tahap berikutnya ya itu rekomendasi," jelas Soni.

Soni kembali menekankan, kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Sebab, hal itu akan menjadi poin penilaian ketaatan gubernur terhadap aturan jika aturan tersebut tidak dilaksanakan.

"Poin tersebut yang akhirnya negatif. Keseluruhan performance kinerja dinilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Salah satu di antaranya mematuhi, taat pada peraturan," imbuhnya.

Aturan dalam undang-undang telah menetapkan Ombudsman memiliki kewenangan. Harus ada penjelasan jika Anies tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.

"Bila tidak harus ada penjelasan. Jadi soal kepatuhan menjalankan rekomendasi saja, apa yang dilakukan Ombudsman," tuturnya.

Namun, Soni menjelaskan, ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan Kemendagri untuk menonaktifkan Anies jika tak mematuhi rekomendasi Ombudsman. Kemendagri terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi.

"Lalu apa masalah lainnya, kan hanya salah satu poin, kinerja gubernur juga harus dilihat. Yang jelas kalau tidak dilaksanakan oleh gubernur kami dari Kemendagri akan klarifikasi kenapa tidak dilaksanakan," ucapnya.

"Sebelum jatuhkan sanksi, Kemendagri pasti akan klarifikasi dengan gubernur yang bersangkutan. Kenapa rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan, pasti ada argumentasi. kita dengarkan dua belah pihak, kira-kira begitu," lanjutnya. 

Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post