Senin, 26 Maret 2018

Nah Lho!! Fraksi PDIP Minta Anies Sadar. Lantaran Ini...

Bruniq.com- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dibebas tugaskan dari jabatannya jika tak mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh pihak Ombudsman.

Ombudsman menilai Anies tidak memiliki kompetensi saat menata Pedagang Kaki Lima di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Ombudsman menemukan sejumlah tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan penataan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak Anies segera menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman tersebut. Selain itu, Gembong juga meminta agar Pemprov menjalankan rekomendasi Ditlantas Polda soal penataan Tanah Abang.


"Jadi ini sudah ada dua rekomendasi yang harus segera dijalankan, dari Ombudsman dan Ditlantas Polda. Saya kira sekarang Pak Gubernur yang harus menindaklanjuti itu sebagai bentuk penghargaan kepada instansi lain," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/3). 



Gembong menekankan adanya ancaman sanksi dari Ombudsman itu semakin memperjelas kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI tidak melalui prosedur dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, Gembong meminta agar Anies segera menyadari kesahalannya itu. 

"Harusnya Pak Gubernur harus sadar mengelola Jakarta ini bukan hanya ditangan sendiri. Harus ada koordinasi, apalagi untuk membangun pemprov yang baik," urai Gembong.

Kendati demikian, Gembong belum mau berkomentar banyak terkait ancaman sanksi Anies yang akan dibebastugaskan atau dinonjobkan jika tidak menjalani rekomendasi Ombudsman tersebut. Pihaknya masih akan mempelajari konstruksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 351 tentang Pemerintah Daerah itu. 

Lebih lanjut, Gembong mengklaim parpol pendukung hak interlpelasi sudah memenuhi syarat dan mengantongi suara yang cukup. Selanjutnya, pihaknya akan tinggal mendorong langkah itu ke pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Menurut Gembong, jajaran DPRD DKI Jakarta akan menunggu reaksi Anies atas rekomendasi Ombudsman tersebut. Jika Anies segera mengeksekusi rekomendasi itu maka saksi nonjob tidak akan dibahas. Ditambah lagi, rencana hak interlepasi yang digulirkan untuk Gubernur DKI Jakarta juga akan batal. 

Pasalnya, tujuan hak interpelasi yang diinisasi oleh PDIP itu diluncurkan atas permasalahan Tanah Abang yang juga disinggung dalam rekomendasi Ombudsman. Beberapa partai yang tergabung untuk mendukung hal interpelaso ingin mengingatkan kepala daerah di ibu kota bahwa kebijakan di Tanah Abang salah. 

"Tapi kalau Anies tak jalankan rekomedasi Ombudsman, interpelasi akan jalan. Kita segera tunggu realisasi Pak Gubernur. Harapan saya sudahilah polemik ini biar kita bisa manfaatkan energi untuk yang lebih produkitf," tegas Gembong.


Sebelumnya, Plt Kepala Kantor Perwakilan DKI Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan jika dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari Pemprov DKI tak juga merelokasi pedagang PKL Tanah Abang dan membuka Jalan Jatibaru, maka permintaan eksekusi itu akan meningkat menjadi rekomendasi. 

Jika sudah menjadi rekomendasi, maka harus dijalankan selama satu hingga dua minggu. Namun jika tetap diabaikan maka akan ada sanksi administratif yang diberikan. 

"Sanksinya ya, Gubernur (Anies) bisa dinonjobkan, dibebastugaskan dari jabatannya saat ini," kata Dominikus di kantornya, Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (26/3).

Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post