Jumat, 09 Februari 2018

Mengejutkan!! PNS DKI Ditangkap Terkait Korupsi Ini....

Bruniq.com Jakarta: Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, Togu Siagian, 54. Dia ditangkap terkait kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan modernisasi arsip di sejumlah sekolah, tahun anggaran 2014.


Togu diduga kongkalikong dengan pemenang tender bernama Ahmadin serta Direktur CV Marcyan Mora Mandiri, Suhartono Simamora, dan Direktur PT Erica Cahaya Berlian Kamjudin, yang ditunjuk Ahmadin untuk mengerjakan tender. Akibat perbuatan mereka, negara dirugikan Rp2,8 miliar


Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto menjelaskan, Ahmadin menjanjikan fee kepada Togu dengan syarat perusahaan Suhartono Simamora dan Kamjudin dijadikan pemenang lelang.



Karena perusahaan Suhartono Simamora dan Kamjudin tidak mempunyai kemampuan administrasi, teknis dan finansial untuk melakukannya. Kemudian Suhartono Simamora dan Kamjudin menyerahkan semua dokumen perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti kegiatan lelang kepada Ahmadin serta menyerahkan seluruh pekerjaan pengadaan tersebut.


"Setelah mengikuti semua proses lelang, kemudian perusahaan Suhartono Simamora dan Kamjudin dinyatakan sebagai pemenang lelang dan Ahmadin yang melaksanakan seluruh pekerjaan pengadaan tersebut," kata Mardiaz di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, 9 Februari 2018.



Selanjutnya, pada Desember 2014 ditandatangani surat kontrak kegiatan pengadaan antara Suhartono Simamora dengan Togu Siagian selaku PPK untuk kegiatan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Kebayoran Lama. Sedangkan, penandatangan antara Kamjudin dan Togu siagian dilakukan untuk kegiatan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan.


"PPK ini tidak kenal dengan Suhartono Simamora dan Kamjudin, akan tetapi kenal dengan Ahmadin sebagai orang yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut," ungkap Mardiaz.


Mardiaz mengatakan, sebelum lelang dilaksanakan, Togu Siagian selaku PPK menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengambil pembanding harga pasar dari tiga distributor tanpa survei.


Mardiaz mengungkapkan PPK tidak dapat menunjukkan dokumen pembanding dari tiga distributor tersebut sehingga dalam pengadaan tersebut terjadi penggelembungan harga.

"Hasil audit dari BPKP terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1,69 miliar untuk kegiatan pengadaan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Kebayoran Lama. Sementara untuk pengadaan SMPN Jaksel berdasarkan hasil audit BPKP terdapat kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar," kata Mardiaz.


Dalam kasus ini, polisi menyita surat perjanjian kontrak kegiatan pengadaan yang ditandatangani oleh Suhartono Simamora, Kamjudin dengan Togu Siagian pada Desember 2014 dan sejumlah dokumen lain.


"Kalau berkas perkaranya dikirim ke JPU Jakarta Selatan dan Berkas Perkara telah dinyatakan Lengkap (P21) pada 7 februari 2018," tegas Mardiaz.


Togu dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Next article Next Post
Previous article Previous Post