Kamis, 11 Januari 2018

Semakin Banyak Perlawanan, Anies-Sandi Di Anggap Remehkan DPRD DKI Karena Tindakan Anies-Sandi Ini



Bruniq.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI, Mohamad Ongen Sangaji, merasa Anies-Sanditelah menganggap remeh DPRD DKI.

Ongen menilai begitu karena 2 Raperda terkait reklamasi pulau tak ditarik dengan prosedur yang benar.

Menurut Ongen, Anies telah menerjang aturan karena menarik Raperda tanpa melalui rapat paripurna.

Ongen menjelaskan, ada mekanisme yang mesti diikuti terkait penarikan Raperda yang sedang dibahas.
"Itu ada dalam pasal 133 ayat 4,5, dan 6 taat tertib DPRD DKI tentang penarikan Raperda yang tengah dalam pembahasan," kata Ongen.

Selanjutnya Peraturan Menteri (Permendagri) Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta tata tertib DPRD DKI Jakarta juga menyebut penarikan Raperda dari pembahasan harus dilakukan dalam rapat paripurna.

Apabila penarikan menggunakan mekanisme sesuai 2 aturan itu, maka dalam rapat paripurna DPRD DKI akan mengembalikan dua raperda terkait reklamasi untuk dikaji ulang Pemprov DKI.

’’Jangan aturan ditabrak. Anies jangan biasakan buruk, harus ada perbaikan tata kelola aturan yang baik,’’ kata Ongen yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI di gedung dewan kebonsirih, Jakarta Pusat (10/11/2017).

Ongen mengaku tak mempermasalahkan penarikan Raperda reklamasi pulau selama sesuai aturan.

Menurut Ongen, pimpinan dewan juga harus bijak melihat persoalan ini agar DPRD DKI tidak dianggap remeh oleh siapa pun gubernur-wakil gubernur.

"Jika ini dibiarkan legislator di Kebon Sirih dianggap apa. Pak Anies dan Pak Sandi kan orang hebat. Harusnya, mengerti aturan main. Kami, minta DPRD DKI selenggarakan paripurna pencabutan dua Raperda itu,’’ kata Ongen.

DPRD DKI sendiri tidak mempersoalkan sikap eksekutif yang menarik pembahasan Raperda tersebut dari prolegda tanpa menjelaskan alasannya.

Sebab otoritas untuk menentukan urgensi Raperda ada pada eksekutif, tapi tidak boleh seenaknya.

Jika dirasa penting maka peraturan daerah dapat dibahas di luar dari susuan yang diajukan dalam prolegda.

"Sesuai dengan Undang-undang Peraturan Daerah No.1/2010 yang mengatur tentang Pembuatan Peraturan Daerah, hal itu boleh dilakukan ketika dianggap urgent. Nah, tanya pak anies. Saya hanya minta taati aturan main,’’ kata Ongen.


Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post
 


ads here