Selasa, 09 Januari 2018

Cara Anies-Sandi Tata Tanah Abang Bisa Jadi "Bom Waktu" Dan Inilah Yang Akan Terjadi



Bruniq.com -  Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengomentari kebijakan yang dibuat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dalam penataan kawasan Pasar Tanah Abang.

Trubus menilai, kebijakan awal Anies-Sandi dengan menutup salah satu sisi Jalan Jati Baru di depan pintu lama Stasiun Tanah Abang untuk digunakan sebagai lokasi berjualan pedagang kaki lima (PKL), dinilai kurang tepat.
"Kebijakan itu kurang tepat karena itu menggunakan jalan, di mana PKLyang jumlahnya hampir 400 yang ditempatkan di jalan," katanya kepada NNC, Senin (8/1/2018).

Ada sejumlah alasan Trubus menyebut kebijakan itu kurang tepat. Pertama, soal sejumlah aturan yang dilanggar oleh Anies-Sandi dengan memindahkan PKL berjualan di badan jalan.

Aturan-aturan tersebut antara lain, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 dan 25 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

Yang kedua, Trubus menyinggung soal bagaimana perencanaan, formulasi, dan implementasi dari kebijakan Anies-Sandi ini. Ia menyebut, harusnya semua stakeholders atau pemangku kepentingan dilibatkan dalam perencanaan, sehingga tidak memunculkan protes dan berbagai masalah sosial.

"Dalam formulasi ada perencanaan ya, ini karena perencanaan kurang matang, artinya harus ada partisipasi publik. Karena tidak adanya partisipasi publik berakibat kemudian muncul pro-kontra. Dari sisi yang lain adalah implementasi. Ketika implementasi terjadi maka kemudian banyak muncul impact kan, banyak persoalan lagi," paparnya.

Adapun beberapa dampak dari implementasi kebijakan yang kurang tepat ini, dijelaskan Trubus, seperti munculnya kecemburuan sosial antarpedagang karena merasa Pemprov DKI mengistimewakan PKL di Jalan Jati Baru dengan menyediakan tempat dan tenda secara gratis.

Kemudian masalah lain, soal kemacetan akibat penutupan jalan, hingga protes sejumlah pihak terutama warga yang bermukim di sekitar Jalan Jati Baru.

"Jadi kebijakan ini memunculkan persoalan-persoalan yang kompleks. Perencanaannya kurang baik, sosialisasinya kurang baik, artinya formulasinya kurang baik, maka di tataran implementasinya juga akhirnya kurang baik juga dan muncul banyak persoalan," tandasnya.

Dengan berbagai persoalan sosial yang timbul dari penataan pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara ini, menurut Trubus, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan protes meluas di masyarakat.

"Tanah Abang itu akhirnya ndak bisa kita tangkap apa maksud dari itu semua, karena muncul berbagai persoalan sosial, ada PKL mengeluh, ada angkot mengeluh, masyarakat mengeluh, udah banyak sekali persoalan dan keresahan-keresahan sosial muncul yang sewaktu-waktu menjadi bom waktu. Bom waktunya apa? Bisa saja nanti muncul bentuk protes sana-sini," tutupnya.



Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post