Kamis, 07 Desember 2017

TELAK LAGI!! PDIP Nilai Anies Baswedan Aneh Soal Hal Ini...

Bruniq.com - Mega proyek reklamasi di Teluk Jakarta dipastikan tak berlanjut sampai 2019.
Pemprov DKI menarik Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dari program legislasi daerah (Prolegda) 2018.
RTR KS Pantura Jakarta merupakan syarat utama untuk melanjutkan Reklamasi di Teluk Jakarta.
Dengan ditariknya regulasi tersebut maka pelaksanaan reklamasimenjadi ilegal.
Sebab perizinan mendirikan bangunan di kawasan tersebut merupakan kewenangan Pemprov DKI.
Anggota Badan pembentukan peraturan daerah (Bappemperda) DPRD DKI, Gembong Warsono mengaku, heran dengan Anies mencabut Raperda RTR KS Pantura Jakarta. Namun, Raperdaterkait Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tidak ditarik.
“Ya, tidak ada guna itu RZWP3K. Yang tentukan tata ruang RTR KS Pantura Jakarta,” kata Gembong di DPRD DKI (7/12/2017).
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI itu menjelaskan, pemprov harus menyelaraskan program dengan Pemerintah Pusat, telah mengeluarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Pulau Reklamas. Jika Raperda tak dibahas bagaimana dengan pembangunan di sana.
Dia menegaskan, langkah Anies-Sandi sama saja menghilangkan kepercayaan investasi di ibu kota.
“Kan sudah ada pembangunan di pulau itu. Terus, dibiarkan mangkrak begitu saja. Anies, tak perlu aneh-aneh,” jelasnya. “Payung hukumnya ditarik. Kasian, para investor,” tambah Gembong.
Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif menilai Anies-Sandi memiliki strategi dalam mengambil kebijakan reklamasi.
Menurut dia, pasangan yang diusung Partai Gerindra-PKS itu akan beberkan rencana reklamasi di Jakarta secara detail.
“Soal reklamasi Anies-Sandi nunggu sinyal istana,” jelas Syarif.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Mery Hotma mengakui, Pemprov DKI menarik Raperda RTR KS Pantura Jakarta.
Dewan di Kebon Sirih, kata Hotma, tidak mempersoalkan sikap eksekutif yang menarik pembahasan Raperda tersebut dari prolegda tanpa menjelaskan alasannya.
Mengenai urgensi Raperda itu sendiri, Merry mengatakan otoritas untuk menentukan urgensi Raperda ada pada eksekutif. “Itu hak pemprov lah,” jelas Merry.
Next article Next Post
Previous article Previous Post