Kamis, 07 Desember 2017

TELAK!! Ketua DPRD Pastikan Bahas Penarikan Terkait Hal Ini Oleh Anies-Sandi Sesuai Mekanisme Dewan

Bruniq.com GAMBIR -- Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi memastikan akan membahas penarikan Raperdareklamasi dari pembahasan di DPRD oleh Anies-Sandi.
Sebelumnya Gubernur DKI, Anies Baswedan memilih menarik Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dari program legislasi daerah (Prolegda) 2018.
Prasetio mengungkapkan penarikan Raperda yang sedang dibahas DPRD DKI tak bisa langsung ditarik.
Gubernur DKI Anies Baswedan, harus mengikuti mekanisme yang ada dalam tata tertib dewan di Kebon Sirih.
Karena itu, kata Prasetio, surat ke Ketua dan Pimpinan DPRD DKItidak bisa langsung ditindaklanjuti.
Prasetio mengungkapkan menarik raperda yang sedang dibahas ada mekanismenya sesuai dengan tata tertib DPRD DKI dan mesti melalui rapat keputusan pimpinan DPRD DKI, dibahas bersama dengan fraksi-fraksi di dewan Kebon Sirih.
Kemudian, gubernur harus menyertakan alasan terperinci perihal penarikan. Apalagi regulasi tersebut sudah memasuki tahap akhir pembahasan.
’’Iya dong. Kan ada aturan main. Jangan menabrak aturan yang ada. Kami, pastikan permintaan gubernur akan dibahas,’’ kata Prasetio di DPRD DKI kemarin (6/12/2017).
Apalagi untuk pulau C dan D sudah ada bangunan berdiri. Jadi, menurut Pras, jangan sampai lahan tersebut mubazir menjadi kosong.
"Yang sudah berjalan, demi pembangunan di Jakarta seharusnya tetap dilanjutkan. Sebab ini menyangkut kepercayaan investasi di ibu kota," kata Prasetio.
Selanjutnya, Prasetio menerangkan, kebijakan akolasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Pemda) harus sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban, serta perlindungan masyarakat harus diakomodir.
Menurut dia, harus singkron dengan program pemerintan pusat. ’’Saya rasa Anies-Sandi mengerti ya. Semuanya, untuk kebaikan warga Jakarta dan kepercayaan investasi,’’ jelas Prasetio
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI itu menjelaskan, Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 pemprov harus disinkronkan dengan urusan pemerintahan daerah, pendukung, penunjang, kesatuan bangsa dan politik, maupun kewilayahan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional.
’’Jadi, harus mendukung program pemerintah pusat. Tidak boleh, jalan sendiri. Harus selaras,’’ papar Prasetio.
Next article Next Post
Previous article Previous Post