Kamis, 07 Desember 2017

TELAK!! Anies Berencana Hapus LPJ RT RW, Sumarsono: Nggak Bisa! Ini Alasanya...

Bruniq.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menghapus sistem laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang disinyalir memberatkan RT RW.

Rencana Anies tersebut dikritik Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono. Menurut pria yang akrab disapa Soni itu, penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan penggunanya. LPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban RT dan RW atas penggunaandana operasioanlnya yang menggunakan uang negara.

"Ya nggak bisa dong (LPJ RT RW dihapus). Bagaimana bisa mempertanggung jawabkan uang operasional? Wong gaji aja ada kwitansi apalagi uang negara, yang jelas pengeluaranya," kata dia di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Pria yang pernah menjabat Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini beberapa kali mengatakan, jika Anies ingin mempermudah RT RW dalam membuat laporan pertangungjawaban, seharusnya mencari solusi terlebih dahulu. Misalnya, menyederhanakan laporan tersebut.

"Yang jelas pengertian LPJ itu bukan dihapus, tapi disederhanakan dalam bentuk lain. Uang dikeluarkan minimal ada kwitansi. Masa mau dikasihkan (uang) dari langit," ucapnya.

Sekedar informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, pihaknya akan segera menghapus sistem LPJ bagi RT/RW pada tahun 2018. Tahun 2018 nanti, anggaran untuk Operasional RT RW naik Rp 500 ribu. Dana operasional RT nantinya akan menjadi Rp 2 juta dari sebelumnya Rp1,5 juta, sedangkan RW dari Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta.
Next article Next Post
Previous article Previous Post