Selasa, 12 Desember 2017

TELAK!! 5 Kebijakan Anies-Sandi ini Malah Buat Jakarta Makin Mundur, Begini Penjabarannya...

Bruniq.com - Dalam menjalankan masa jabatannya, sosok pasangan Anies-Sandi kerap jadi sorotan media.


Banyak kebijakan yang mereka keluarkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur baru Jakarta yang menuai kontroversi.

Melansir dari Warta Kota, Pengamat tata kota Nirwono Joga menyoroti sejumlah kemunduran pengembangan Jakarta pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
Ada 5 hal yang menjadi sorotan dari kebijakan Anies-Sandi dalam masa pemerintahannya.
Berikut adalah penjabarannya:
1. Kawasan Tanah Abang semerawut lagi
Beda dengan era Ahok saat masih memimpin Jakarta, Kawasan Tanah Abang kembali semerawut.
PKL tumpah ke trotoar dan pejalan kalo tersingkir ke bahu jalan.
Nirwono Joga mengatakan, hal itu buah dari ketidaktegasan Anies-Sandi melibatkan preman dalam penataan Tanah Abang.
Solusi yang ditawarkan pun bisa dibilang perlu dipertanyakan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/12/2017)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/12/2017)

Bukan ditertibkan, para PKL tersebut akan ditampung di kawasan Tanah Abang tersebut.
Melansir dari Kompas.com, Minggu (10/12/2017), Sandiaga mengatakan akan ada penutupan jalan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk menampung 400 pedagang kaki lima (PKL) berjualan.
"Itu nanti bagian daripada apa, satu memuliakan pejalan kaki, memberikan tempat kepada PKL. (Sebanyak) 400 yang sudah didata agar mereka tetap bisa mencari nafkah dan mereka itu diperlukan juga untuk commutering," kata Sandiaga. 
Namun, lagi-lagi Sandiaga tidak menjelaskan detil tentang itu. Jalan mana yang akan ditutup, waktu penutupannya, belum diketahui.
2. Pembatasan Akses Informasi di Balai Kota  yang kian Dipersempit
Berbeda dengan era Ahok yang penuh transparansi, era Anies-Sandi ini terkesan banyak menutup-nutupi berbagai hal.
Indikasinya bisa dilihat dalam salah satu kebijakan mereka.
Anies-Sandi mempersempit akses informasi publik dengan membatasi gerak media di Balaikota DKI Jakarta.
Salah satu caranya dengan menghilangkan satu ruangan untuk wartawan di dekat ruang wakil gubernur.
Tadinya dari ruangan itu wartawan bisa memantau semua rapat maupun tamu-tamu wakil gubernur atau orang-orang yang rapat dengan gubernur.

Tapi Sandi memilih menutup ruangan itu dan menjadikan tempat timnya bekerja.
3. Penghentian Unggahan Video Rapim di Youtube.
Selain membatasi akses bagi wartawan, di masa pemerintahan Anies-Sandi ini, akses masyarakat akan informasi terkait pemerintah juga dibatasi
Hal ini bisa dilihat dari salah satu kebijakan terbaru mereka.
Ya, beda dengan transparansi di era Ahok,  Sandiaga meminta Pemprov DKI untuk tidak mengunggah video rapim di Youtube lagi di era kepemerintahannya.
Melansir dari kompas.com, Bagi Sandiaga, maksud dan pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat dengan video itu perlu dipertanyakan.
"Kami lihat dari segi efektivitas, rapim kalau mau diangkat message-nya apa yang mau kita angkat?" ujar Sandiaga di Kantor Kebayoran Baru, Sabtu (9/12/2017).
Kata Sandi, dia tidak ingin menggunakan chanel yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta untuk memecah belah.
Selain itu, Sandiaga juga berujar bahwa dirinya dan Anies tak mau video-video tersebut dijadikan meme oleh para netizen.
"Kalau digunakan untuk dijadikan meme, videonya diedit-edit, baik oleh yang mendukung kami atau yang belum mendukung, akhirnya jadi perpecahan," katanya ditemui di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur, Minggu (10/12/2017).
4. Tunduk pada Permintaan Preman
Bagi Pengamat tata kota Nirwono Joga Ini adalah kesalahan terbesar Anies-Sandi dan paling memalukan.
Keduanya dinilai tunduk pada tekanan dan mengikuti kemauan preman seperti pada kasus kesemerawutan Tanah Abang.
Bahkan kebijakan mereka seperti mengamodasi para penguasa di kawasan ekonomi paling strategis di Jakarta ini.
5. Ekslusifitas diri
Trubus Rahadiansyah menyebut Anies-Sandi cenderung lebih eksklusif dan memilih memindahkan pengaduan warga ke kecamatan.
"Mereka (Anies-Sandi) lebih eksklusif sifatnya. Balaikota saja dibuat eksklusif lagi dengan cara memindahkan pengaduan warga ke kecamatan," kata Trubus, beberapa waktu lalu.
Hal itu membuat Anies-Sandi jauh dari keluhan warga dan mudah dikelabui bawahannya.
Keduanya tak bisa langsung mendengar dari keluhan warga yang datang ke Balai Kota DKI

Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post