Rabu, 13 Desember 2017

SALAM DUA PERIODE!! Jokowi Dinobatkan sebagai Individu Pelapor Gratifikasi dengan Nilai Terbesar

Bruniq.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinobatkan sebagai individu pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar yang ditetapkan menjadi milik negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (12/11/2017) melalui akun Twitter @KPK_RI.
Selain Presiden Jokowi, individu-individu lain yang masuk dalam kategori tersebut adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam serangkaian kehiatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Desember 2017.
Terpilihnya Jokowi sebagai orang nomor satu kategori individu pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar tersebut, mendapat beragam komentar dari netizen.
Sebagian dari mereka meminta pejabat lain mengikuti langkah Jokowi dan menjadikannya teladan.
@JhonMiduk: Pak @jokowi sudah memberi contoh, mari pejabat yang lain ikuti langkah pemimpin kita.
@SagaSatly: Tetap jadi tauladan Bangsa Bpk Jokowi, KPK harus Solid dan Kejar terus para Koruptor sampai ke akar akarnya, dan jangan segan memberi tuntutan maksimal yaitu Hukuman Mati, ini kejahatan Luar Biasa yang membunuh sisi Kemanusian dan Hak Hajat Hidup Rakyat Indonesia, jangan TAKUT.
@macan_jaya: Pak Presiden Jokowi memang yg paling patuh dgn peraturan.
@Rusdiavisena: Kreatif,untuk kebaikan bangsa dan negara. Kalo yg lain masih mau korupsi ? Sungguh tak tau malu.
Dalam acara penutupan, Selasa (12/12/2017) KPK juga menyerahkan penghargaan kepada instansi dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik, yaitu OJK, Kemenkeu, Kemenkes, BPJS Ketenagakerjaan, Kemenag,Pertamina, Bank Mandiri, Pemprov DKI Jakarta, dan Kemen Pertanian.
Ada juga penghargaan LHKPN kategori implementasi e-LHKPN terbaik yang diberikan kepada Kemen ESDM, Kemenkes, Kemenkeu, OJK, BPK, Pemkab Bantul, Pemkab Bone, Pemkab Pinrang, Pemkab Wonogiri, BPD Sumsel Babel, DPRD Sulsel, PGN, PLN, Pupuk Indonesia, dan Telkom Indonesia.
Sementara itu penghargaan LHKPN kategori kepatuhan pelaporan LHKPN diberikan kepada Bank Indonesia, Kemen PUPERA,Kemenag, Kemenkeu, Kemendikbud, Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Sampang, Pemkab Yogyakarta, Pemprov NTB,Pemprov Jateng, PT Bank BJB, PT KAI, Pertamina, PLN,dan Telkom.

Sedangkan penghargaan LHKPN kategori khusus diberikan kepada Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, POLRI, DPRD Kab.Toba Samosir, DPRD kota Palembang.
Jusuf Kalla yang menjadi salah satu pembicara dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, menyampaikan bahwa Kesejahteraan akan lebih baik apabila tanpa korupsi.
Untuk itu dibutuhkan ketauladanan, kebersamaan dan hukum yang baik.

"Kita bangsa Indonesia jika ingin negeri ini tidak gagal, tentulah kita harus menjaga bangsa ini utk tidak rusak karna korupsi. Baik dari sisi pemerintah dan juga masyarakat lainnya."
"Kita semua hadir disini utk bertekad mengakhiri prilaku koruptif, tentu tidak mudah. Bisa dimulai dari prilaku, good governance, pengawasan, dan tentu tingkat kesejahteraan yg baik dr seluruh masyrakat kita."
"Banyak dilema, tapi kita harus tetap berusaha. Kesejahteraan akan lebih baik apabila tanpa korupsi. Dibutuhkan ketauladanan, kebersamaan dan hukum yang baik," kata Jusuf Kalla.


Acara tersebut kemudian ditutup dengan penampilan group band Letto. (*)





Disarankan ...

Loading...

Next article Next Post
Previous article Previous Post
 


ads here