Kamis, 07 Desember 2017

SALAM DUA PERIODE!! Ini Kabar Baik dari Pertemuan Gubernur Ganjar dan Presiden Jokowi Bahas Guru Tidak Tetap

Bruniq.com SEMARANG - Kabar baik datang dari Presiden Joko Widodo terkait nasib guru tidak tetap setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadap.
Tempo hari Ganjar berjanji bersama PGRI akan mengawal keluhan banyak guru tidak tetap di Jateng yang nasibnya tidak menentu, bukan hanya status tapi gaji yang sangat kecil per bulannya. 
Presiden Jokowi pun merespon positif dan memerintahkan kementerian terkait untuk tidak mempersulit persoalan administrasi pada guru.
Gubernur Ganjar bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor usai acara Penerimaan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, Rabu (6/12/2017).
Sebelum acara penerimaan DIPA, Presiden Jokowi sudah mengawali briefing terkait kesejahteraan guru. Presiden memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan guru.
"Menurut beliau, guru menjadi tidak fokus mengajar karena dibebani urusan administrasi yang bertele-tele," kata Ganjar saat dihubungi Tribun Jateng melalui telepon seluler.
Setelah acara selesai, Ganjar menemui Presiden Jokowi secara khusus membahas nasib guru tidak tetap.  Di forum tersebut turut mendampingi Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
Hasil pertemuan itu, pemerintah pusat bakal mempercepat pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara ini rancangan PP masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Presiden akan mengecek langsung RPP itu di Kemenpan, dan akan mendorong segera dibahas lalu disahkan," Ganjar menambahkan.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengingatkan agar dalam pengangkatan guru honorer menjadi PPPK harus memenuhi syarat dan kompetensi.
"Kalau saya usul yang penting segera mulai prosesnya, karena persoalan ini sudah berlarut-larut," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.
Di sisi lain, lanjut Ganjar, status guru tidak tetap saat ini tidak jelas. Mereka diangkat kepala sekolah untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah itu. Di Jateng saja, kekurangan guru 49.631 orang.
Beradasar aturan Kemendikbud, guru tidak tetap tak bisa mengikuti sertifikasi karena tak memiliki surat pengangkatan dari pemerintah daerah. Hal ini terjadi hampir semua daerah.
Sedangkan bupati dan wali kota yang memiliki kewenangan pengelolaan SD dan SMP, tersandera PP nomor 48 tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer.
"Jadi mereka tersandera, mereka tidak berani melanggar aturan," beber dia. 
Saat ini guru tidak tetap di tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi, Pemprov Jateng telah mengeluarkan peraturan gubernur untuk menggaji guru dan pegawai kependidikan non-PNS sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Namun guru harus berijazah sarjana dan mengajar sesuai kompetensinya (linier), serta mengajar minimal 24 jam per minggu. Bagi yang belum 24 jam, diatur sesuai proporsi jam mengajar.
Tercatat jumlah guru SMA/SMK non-PNS dan tenaga kependidikan non-PNS di Jateng ada 14.638 orang. Terdiri dari 7.618 guru wiyata bakti dan 7.020 tenaga pendidikan.
Menurut Ganjar, sebagian kabupaten/kota sudah mengadopsi penggajian minimal UMK ini. Yaitu Kota Semarang dan Kota Magelang.
"Nah dengan jadi PPPK maka gajinya minimal, kan, UMK dengan anggaran APBN langsung. Mereka jadi bisa ikut sertifikasi, maka dapat tambahan dari tunjangan," kata dia.
Ia menambahkan, ini adalah momentum yang baik karena pemerintah pusat berkomitmen menyelesaikan persoalan GTT. "Kita berharap sih secepatnya," ujar Ganjar.
Next article Next Post
Previous article Previous Post