Selasa, 05 Desember 2017

MEMBANGGAKAN!! Jokowi: Jaga Kepercayaan Rakyat

Bruniq.com  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat Eselon I, menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga, tidak mengkhianati kepercayaan rakyat.


Presiden Jokowi menyatakan penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya, sebab inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah adalah menjaga kepercayaan rakyat.


“Kepercayaan yang diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab, sesuai aturan, dan untuk kepentingan rakyat,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12).


Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, jajaran menteri Kabinet Kerja, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan pimpinan lembaga negara bertemu jajaran pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Ketua BPK Moerhamadi Soerja Djanegara terkait Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.


Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi secara khusus menekankan tentang pentingnya mempertanggungjawabkan kepercayaan dan uang rakyat.


“Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan, lalu semuanya menganggap gampang saja,” kata Presiden Jokowi.


Ia menjelaskan, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Namun, katanya, predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban pemerintah dalam penggunaan APBN.


“Saya mengingatkan bahwa ini adalah hasil kerja keras kita semuanya beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat. Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja, melainkan harus terus menerus kita lakukan,” kata Presiden Jokowi.


Menurut Presiden Jokowi, jajaran pemerintahan tidak boleh merasa puas atas pernyataan yang menyebutkan bahwa tahun 2016 adalah untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, predikat WTP disandang pemerintah pusat.


“Saya kira bukan itu. Kitu justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapat status opini WTP dan itu harus jadi sebuah standar. Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya,” katanya.

Next article Next Post
Previous article Previous Post