Selasa, 05 Desember 2017

Anies Tarik Satu Raperda Terkait Reklamasi

Bruniq.com Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menarik satu rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi. Dengan alasan akan mengkaji ulang kembali pasal per pasal dalam dua raperda tersebut yang akan disesuaikan dengan perkembangan saat ini.


Awalnya, Anies telah menyampaikan keinginannya menarik dua raperda tentang reklamasi. Agar keduanya bisa diuji ulang secara materi oleh Pemprov DKI.


Namun, keinginan itu batal. Ia hanya menarik satu Raperda saja. Yaitu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Sedangkan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sudah masuk dalam jadwal pembahasan Badan Pembentukan Perda (Bampeperda) DPRD DKI.


Anggota Bampeperda DPRD DKI, Bestari Barus mengatakan penarikan Raperda tentang tata ruang tersebut merupakan langkah mundur yang dilakukan Pemprov DKI. Karena pembuatan raperda tersebut sudah melalui kajian.


“Artinya naskah akademik sudah ada dilakukan oleh profesional. Dan melibatkan banyak pihak. Dengan adanya penarikan ini, sesungguhnya sesuatu yang boleh dikatakan mundur. Prinsip pemerintah kita mengacu juga azas keberlanjutan,” kata Bestari di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/12).


Seharusnya, Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ini sudah masuk dalam agenda pembahasan taperda tahun 2018. Namun, karena ditarik, maka pembahasan raperda ini tidak bisa dilakukan tahun depan.


“Raperda ini kan seharusnya diagendakan tahunan. Artinya di ujung tahun ini diketok, yang akan kita bahas di 2018. Dengan ini, berarti amanah pemerintah pusat tidak tercapai,” ujarnya.


Ketika dikonfirmasi ke Pemprov DKI, Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno mengatakan belum mengetahui sama sekali mengenai penarikan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh Anies.


“Saya belum di update masalah ini. Nanti saya coba tanya sama tim hukum, sama Pak Anies sendiri ya,” kata Sandiaga.


Ia sendiri ingin Raperda tersebut dikaji kembali agar dapat berpihak pada penciptaan lapangan kerja. Khususnya bagi warga di wilayah Jakarta Utara yang terdampak dari proyek reklamasi pulau.


“Kita ingin betul-betul Raperda ini bisa memastikan lapangan kerja bisa tercipta. Khususnya di Jakarta Utara, karena di situ ekonominya yang paling sulit kan,” jelasnya.
Next article Next Post
Previous article Previous Post