Selasa, 05 Desember 2017

Alasanya Sangat TEPAT!! Fraksi Nasdem DPRD DKI Tolak Mata Anggaran Tidak Bijaksana di APBD 2018

Bruniq.com Jakarta - Partai Nasdem DKI Jakarta dengan Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak seluruh mata anggaran yang dinilai tidak prudent atau tidak bijaksana dalam APBD DKI Jakarta 2018.


Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wanda Hamidah menyampaikan, pihaknya mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengoreksi secara menyeluruh isi APBD DKI 2018 yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam paripurna pengesahan APBD 2018, Kamis (30/11) lalu.


"Dari catatan-catatan dan hasil koordinasi internal, kami berkesimpulan, isi APBD DKI tidak prudent dan cenderung kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat Jakarta," tegas Wanda, Senin (4/12).


Ia mengatakan, pihaknya sudah memperhatikan beberapa hal terkait dengan APBD DKI 2018 yang baru saja disahkan. Setidaknya ada tujuh poin yang menjadi perhatian Partai Nasdem wilayah DKI dalam mengkritisi APBD DKI Jakarta 2018.


Soal rumah DP Rp 0, katanya, hingga hari ini Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI belum mendapatkan kejelasan atas mekanisme program tersebut. Konsep program hunian harus diperjelas mengenai status kepemilikannya apakah milik pribadi atau hanya sewa, serta legalitas lahan yang dipergunakan.


"Kemudian terdapat kerancuan definisi didalam program tersebut, program DP nol rupiah berbentuk hunian vertikal. Sedangkan menurut kami, jika merujuk pada Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta Pasal 81 Ayat 4, perumahan vertikal merupakan rumah susun," ujarnya.


Tidak hanya program DP Rp 0, soal Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya banyak pun dinilai masalah. Menurutnya, TGUPP dengan anggota mencapai 73 orang merupakan bentuk pemborosan anggaran secara masif. Hal tersebut karena penambahan anggota sekaligus mengakibatkan kenaikkan anggaran dari sebelumnya Rp 2 miliar menjadi 28 miliar dalam APBD 2018.


Kemudian soal anggaran di Sekretariat Dewan, pihaknya menyikapi bahwa postur anggaran Sekretariat DPRD, perlu dikaji lebih dalam terkait besaran pos untuk dana kunjungan kerja.
"Sebab tidak ada koordinasi yang sinergis terkait mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai pada skema penganggaran. Sudah sewajarnya penyusunan RKPD (di Sekrerariat Dewan) harus melibatkan anggota dewan," katanya.


Hal ini terkait dengan munculnya anggaran renovasi kolam ikan DPRD yang mencapai Rp 620 juta tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan pihak DPRD DKI sendiri. Kendati akhirnya penganggaran kegiatan tersebut sudah dihapus berdasarkan permintaan langsung Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.


Selanjutnya, dalam APBD DKI 2018 ini, pihaknya melihat adanya perhatian yang lemah terhadap rumah ibadah. Pasalnya, Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI juga masih menemukan banyaknya masjid yang belum diakomodir dalam distribusi penganggaran hibah.


"Sementara dari 3.400 masjid, hanya 11 masjid yang disetujui proposal bantuannya," katanya.


Partai Nasdem DKI juga melihat, kebijakan penghapusan nominal Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk sejumlah BUMD vital sangat rawan kepentingan. Pihaknya menilai, kemandirian BUMD pada sektor perdagangan yang mengurusi hajat hidup masyarakat DKI seperti PD Pasar Jaya, Food Station Tjipinang, Darmajaya, dan PAM Jaya harus tetap 100 persen berada dibawah kontrol Pemda DKI dalam operasional dan kebijakannya.


"Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dan kontrol yang dilakukan Pemda dapat menjaga stabilitas harga serta suplai dari kebutuhan pokok masyarakat, sebagaimana pengalaman pada tahun sebelumnya," katanya.


Dengan adanya seperti itu, katanya, pihaknya khawatir BUMD akan mengalami privatisasi seperti halnya BUMD yang saat ini mengalami pengelolaan dari swasta dalam operasionalnya, yakni PAM Jaya yang pengelolaan airnya diswastanisasi ke Palyja dan Aetra.


Selain hal-hal tersebut, Partai Nasdem DKI juga menilai dana bantuan partai politik yang diberikan Pemprov DKI tahun ini terlalu berlebihan dan merupakan pemborosan terhadap APBD DKI 2018.

Terakhir, terkait dengan pembahasan di Badan Anggaran yang dinilai sangat tergesa-gesa sehingga penelitian item-per item RAPBD tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.


APBD DKI Jakara 2018 sudah resmi disahkan pada Kamis (30/11) sebesar Rp 77,11 triliun. Meski sudah disahkan, akan tetapi DPRD DKI Jakarta memberikan cukup banyak catatan yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Catatan-catatan tersebut secara umum tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Partai Nasdem DKI ini.


Tidak hanya itu, sebelum ketok palu pengesahan, para anggota dewan pun banyak melakukan interupsi terkait dengan catatan-catatan tersebut. Mereka bahkan menyampaikan jika APBD DKI 2018 disetujui dengan catatan.

Next article Next Post
Previous article Previous Post