Senin, 06 November 2017

Oalah!! Wacana Rumah Berlapis Anies-Sandi, Terobosan Baru atau Ganti Nama? Menurut Anda?

Bruniq.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memunculkan wacana rumah berlapis.

Ide ini pertama kali mulai dikemukakan Anies pada saat rapat pematangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Soal penataan kampung, Anies ingin konsep urban renewal atau pembaruan kota yang bisa digunakan. Menurut dia, hal ini sudah dilakukan di sejumlah negara. Pemerintah bisa melakukan konsolidasi tanah yang nantinya akan dibangun rumah berlapis.

"Dibangunkan rumah yang berlapis, lalu wilayah yang ada di situ bisa dimanfaatkan sebagai area bersama," ujar Anies di ruang pola Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (3/11/2017).
Munculnya wacana rumah berlapis ini menimbulkan sejumlah tanda tanya. Contohnya mengenai perbedaan rumah berlapis yang terdengar sama seperti rumah susun yang sering dibuat pemerintahan sebelumnya.

Pada Minggu, Sandiaga menjelaskan bahwa rumah berlapis konsepnya vertikal. Lantas apa yang membedakannya dengan rumah susun? Sandi menjawab perbedaan ada pada ketinggiannya. Umumnya, rumah susun memiliki ketinggian belasan lantai.

"Kalau (tingginya rumah berlapis) ini di bawahnya," kata Sandiaga.
Sebelum itu, Anies mengatakan kemungkinan konsepnya seperti kampung deret. Perbedaan rumah susun dengan rumah berlapis juga tampak dari penjelasan Anies.

Kata Anies, warga menerima unit rumah berlapis dengan ukuran yang sama seperti rumah mereka sebelumnya. Selain itu, rumah berlapis juga tidak boleh terlalu jauh dari tempat tinggal warga sebelumnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (4/11/2017)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (4/11/2017)(KOMPAS.com/NURSITA SARI)
Hal ini berbeda dengan konsep rumah susun biasanya di mana setiap warga mendapat unit dengan luas yang sama. Dalam praktiknya, kata Anies, penggunaan istilah "lapis" digunakan dalam perizinannya. 


"Sebenarnya kalau Anda lihat izin, tulisannya apa? Lapis. Satu lapis, dua lapis, tiga lapis. Boleh Anda sebut susun, boleh sebut lapis, sama saja," ujar Anies.


Bagaimana mewujudkannya?
Kepada SKPD, Anies mengatakan, nantinya pasti ada kendala dalam mewujudkan konsep ini, misalnya untuk mengurus lahan yang akan digunakan.
"Kendalanya soal kepemilikan tanah, bebasin tanah untuk tol bisa urusin, masa buat orang miskin enggak bisa, sih? Bebasin tanah untuk pembangunan ini bisa, kok, buat orang miskin kita tidak bisa? Bisalah, ini masalah kemauan," kata Anies.


Bagaimana caranya, Anies meminta para wali kota sebagai "penguasa wilayah" memikirkannya. Dia meminta para wali kota mempelajari lebih lanjut konsep urban renewal ini. Hal ini disampaikan Anies kepada Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Jumat lalu. Saat itu, Mangara bertanya bagaimana gambaran dari ide Anies itu.

"Ya, Bapak cari solusinya, Pak, karena itu Bapak jadi wali kota. Kan, begitu kira-kira, Pak. Kalau engga, kita diskusi akademik di ruangan ini. Tidak," ujar Anies.
"Kita minta Bapak laksanakan itu. Bagaimana caranya, Bapak pikirkan caranya. Jadi, kita cari ini biar selesai," tambahnya.


Anies ingin setiap masalah yang ditemukan wali kota diinventarisasi. Solusi dari permasalahan itu bisa dicari dengan berkonsultasi kepada instansi lain, seperti Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pemeriksa Keuangan. Apa yang Anies lakukan kepada jajaran di bawah saat ini mirip dengan tuntutan warga Jakarta kepada dia.

"Sama Pak, rakyat juga gitu. Anies-Sandi, saya enggak peduli caranya bagaimana, ini yang kami minta. Urusan bagaimana (caranya), ya, karena itulah Anda kami pilih, kan, gitu Pak," kata Anies.

"Rakyat enggak peduli, Pak. Saya sudah pilih Anda, enggak ngertibagaimana caranya, Anda jalankan itu," lanjutnya.
Next article Next Post
Previous article Previous Post