Home Jokowi Yang Terhormat, Yang Khianat

Yang Terhormat, Yang Khianat

SHARE

Bruniq.com

Jakarta – Saya nyaris tersedak ketika menyeruput teh oplos di sebuah warung wedangan kakilima. Sebuah berita yang muncul di layar gawai begitu mengganggu, tentang seorang anggota DPR yang menyoal sebutan ‘Yang Terhormat’ atau ‘Yang Mulia’ untuk dia dan koleganya di sebuah rapat kerja dengan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus asal partai penyokong utama Presiden Joko Widodo itu rupanya begitu terganggu, ketika tak seorang komisioner pun menyertakan kata ‘terhormat’ dan ‘mulia’ di depan nama-nama anggota dan/atau pimpinan komisi, terutama yang terlibat aktif dalam dialog antarlembaga itu. Dibandingkannya, menurut berita itu, sikap Kapolri Tito Karnavian atau menteri lain ketika mengikuti rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR.

Saya hanya membayangkan, para komisioner sekaligus pimpinan KPK itu sedang didera konflik batin yang hebat ketika harus mengucapkan sebutan ‘Yang Terhormat’ kepada para politikus, sementara yang melintas pada ingatan mereka adalah nama-nama bupati, gubernur, anggota DPR(D), mantan menteri dan pengurus partai yang pernah mereka tangkap, adili dan penjarakan. Belum lagi kasus-kasus korupsi, baik di daerah maupun tingkat pusat, yang hampir semua melibatkan nama-nama politikus, dari yang biasa-biasa saja alias namanya tidak pernah terdengar sebelumnya, hingga nama-nama beken lainnya.

Andai para politisi itu paham, bahwa sebutan ‘Yang Terhormat’ dan ‘Yang Mulia’ dimasukkan kriteria tatakrama kelembagaan negara karena mengandung makna agar setiap penyandangnya selalu ingat untuk senantiasa bersikap dan berperilaku terhormat dan mulia, mungkin tak akan muncul gugatan –maaf– seremeh itu. Dengan paham makna sebutan itu, saya membayangkan para anggota DPR itu menjadi tahu diri karena mengingat banyaknya teman-teman sekantor mereka yang sedang disidik, diadili hingga telah berstatus menjadi pesakitan di penjara karena tindakan-tindakan mereka.

Bukan hanya tidak terhormat, sebagian dari mereka malah tidak menunjukkan kemuliaan budi pekerti. Sebab selain suap alias sogokan, ada beberapa yang tersangkut pula dengan skandal bermain perempuan tanpa terikat dalam perkawinan yang sah.

Andai yang melakukan protes atas sebutan itu politikus yang berseberangan dengan presiden sih saya bisa memaklumi, karena itu menunjukkan ‘konsistensi’ dalam beroposisi. Tapi, apa jadinya jika gugatan atas sebutan ‘Yang Terhormat’ atau ‘Yang Mulia’ itu berasal dari barisan yang sama dengan presiden yang diperjuangkannya, sementara sang presiden mencanangkan Revolusi Mental sebagai program andalannya?

Saya yakin, Revolusi Mental diprogramkan oleh Presiden Jokowi dengan maksud agar seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali para anggota DPR, agar melakukan refleksi lantas melakukan koreksi, karena penyebab utama kekacauan negara ini lebih dipicu oleh banyaknya orang yang telanjur rusak mentalnya, kacau perilaku dan tutur katanya. Hanya dengan perbaikan mentallah, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang diyakini menjadi faktor utama kerusakan bangsa ini bisa diatasi.

Politikus penggugat kehormatan itu mungkin tidak tahu, jika ia dan para kolega politikusnya ada di antara 14 juta orang Indonesia yang mengalami masalah gangguan kejiwaan saat mereka berlaga dalam pemilu legislatif beberapa tahun silam.

Satu hal yang mereka lupa, predikat-predikat kemuliaan itu tidaklah lahir begitu saja dalam kenyataannya di lapangan. Kealiman dan konsistensi ucapan, sikap dan perilaku selama bertahun-tahunlah yang mendorong sebagian –kecil hingga besar– masyarakat menyematkan sebutan ‘kiai’, ‘rohaniwan’, ‘tetua adat’ kepada sedikit orang. Mereka dimuliakan, dihormati lantaran bukti kiprah sosialnya, yang bisa jadi berlangsung belasan hingga puluhan tahun.

“Penjahat” sekaliber Kusni Kasdut yang berjaya dan jadi buronan utama aparat keamanan pada 1970-an pun pernah diberi tempat terhormat dalam hati masyarakat, bahkan dilindungi dari kejaran aparat karena hasil rampokannya konon banyak dibagi-bagikan untuk orang miskin. Sebagian orang meyakini, target perampokan dan perampasan Kusni Kasdut dan komplotannya adalah orang-orang yang prosesnya menjadi kaya dianggap tidak wajar: mungkin karena kolusi dan nepotisme, atau korupsi.

Asal tahu saja, pada masa itu tak mudah menjumpai pemberitaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di koran-koran, apalagi melalui warta berita di RRI dan TVRI. Andai sekarang masih ada penjahat-penjahat ‘idealis’ seperti Kasdut, saya yakin tugas kepolisian dan KPK relatif ‘terbantu’. Tanpa perlu menangkap dan memenjarakannya, Kasdut-Kasdut baru pasti terampil memiskinkan tanpa asas pembuktian terbalik, bahkan menyudahi hidup orang-orang yang dianggap sebagai sosok-sosok ‘yang tidak terhormat’ dan ‘yang tidak mulia’ itu.

***

Dalam imajinasi ekstrem, saya membayangkan akan segera mewabah di Indonesia, yakni banyaknya aparatur sipil negara (ASN) melakukan syukuran, termasuk ramai-ramai cukur gundul di kantor masing-masing, ketika bupati/walikota pimpinan mereka tertangkap penyidik dari KPK, kepolisian maupun kejaksaan karena perbuatan korupsinya. Tentu, akan lebih seru lagi manakala masyarakat pun turut bersama-sama mensyukuri alih status ‘pemimpin’ menjadi kriminal pesakitan mereka.

Jika itu terjadi, pasti tak akan kita jumpai lagi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan di jalan raya. Sehingga konvoi pengendara motor gede akan dihentikan dan dihukum ketika berjalan melebihi batas maksimum kecepatan, apalagi melanggar lampu merah dan mengintimidasi pengguna jalan raya lainnya. Bukannya difasilitasi pengawalan dengan beragam alasan penyiasatan aturan berlalu lintas.

Sebaiknya, para poilitikus anggota Komisi III DPR yang mengamini tuntutan penggunaan sebutan ‘Yang Terhormat’ atau ‘Yang Mulia’ sering-sering nonton video pertemuan Presiden Jokowi dengan masyarakat yang mudah ditemukan di jejaring sosial YouTube. Seorang anak bernama Wisnu, misalnya, berhasil nyelonong berdiri di samping Presiden Jokowi dan menolak diberi sepeda secara cuma-cuma.

Dalam tayangan video berdurasi 2 menit 26 detik itu, bocah berusia kurang dari enam tahun tersebut bahkan menantang diberi pertanyaan oleh Presiden, dan ia menunjukkan ekspresi kemenangannya sehingga riang menuntun sepeda hadiahnya sampai lupa bersalaman dan menoleh kepada orang yang baru saja ditantang dan dikalahkannya.

Tentu, kepolosan Wisnu untuk ‘mengalahkan’ Pak Jokowi bukan dilatari hendak mempermalukannya di muka umum. Ia hanya ingin jujur, sebab seperti sering disaksikannya di televisi, hadiah (sepeda) selalu diberikan Presiden Jokowi kepada orang-orang (mayoritas anak-anak dan remaja) yang berhasil menjawab pertanyaan spontan.

Meski tidak masuk sebagai materi pendidikan budi pekerti, massifnya tayangan televisi dan sebarannya di media sosial tentang Jokowi memberi hadiah sepeda terutama kepada anak-anak pada hampir setiap kunjungannya ke berbagai daerah akan menginspirasi banyak orang. Setidaknya sepuluh hingga lima belas tahun ke depan, ingatan mereka akan terantuk pada baju putih, kemeja batik atau kaos olahraga yang dikenakan seorang presiden di mana-mana, khususnya saat kunjungan lapangan.

Orang pun akan kian paham bahwa mengenakan kemeja atau kaos jauh lebih cocok dalam aktivitas keseharian di negeri tropis yang kian hari kian panas dan membuat gerah siapa saja. Mengenakan jas dengan dasi membelit leher dipadu sepatu mengilap terbukti tidak membuat seseorang serta merta tampak terhormat dan mulia, hanya karena beda status dengan mayoritas lainnya.

Rakyat kebanyakan pasti memiliki ukuran kepantasan menurut common sense mereka, sehingga sebutan ‘Yang Terhormat’ dan/atau ‘Yang Mulia’ akan diberikannya kepada orang-orang yang menghormati dan memuliakan sesama, tanpa memandang latar belakang sosial, agama, ras, golongan, apalagi jika hanya sebatas jabatan.

Kemuliaan sikap semacam itulah yang sebenarnya masih hidup dalam ruang batin rakyat. Kalaupun sebagian dari kita kini masih bisa merusak dan mengotorinya dengan membeli suara setiap menjelang pilkada dan sejenisnya, saya yakin kelak mereka akan membalas dendam. Sebab, mereka kian paham bahwa hasil jual-beli suara telah menyebabkan mereka ‘Yang Terhormat’ berkhianat, dan ‘Yang Mulia’ berdusta.

Blontank Poer mantan jurnalis, blogger, admin @tentangSolo, T/IG @blontankpoer, tinggal bersama Komunitas Rumah Blogger Indonesia (RBI) di Solo 

SHARE
Loading...
Previous articleSetuju Pak Presiden!! Ketika Ketua DPRD Banjarmasin Kena OTT KPK, Jokowi: Bagus!
Next articleTegas!! Agung Laksono Minta DPP Golkar Berhentikan Indra Piliang. Ini Alasanya…
loading...
Komentar Lewat Akun Facebook