Home Jokowi Oalah!! Ini 33 Jawaban Fadli Zon Soal Tudingan Surat DPR Pada KPK...

Oalah!! Ini 33 Jawaban Fadli Zon Soal Tudingan Surat DPR Pada KPK Untuk Menunda Penyidikan Kasus EKTP Novanto

SHARE

Bruniq.com

 Fadli Zon memberikan jawaban atas adanya surat pimpinan DPR RI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan Setya Novanto.

Surat tersebut diduga berisi permintaan dari DPR kepada KPK supaya menunda proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani angkat bicara terkait Fadli Zon yang menandatangani surat tersebut.

“Saya mau menanyakan kepada Pak Fadli, ‘Kenapa elo tulis surat kayak begituan?’ Saya mau tanya,” kata Muzani kepada Kompas.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

 

Muzani mengungkapkan, surat yang keluar memiliki beberapa proses yang diatur oleh kelembagaan sebelum akhirnya dikirim.

Salah satunya adalah melalui Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Rapat tersebut bertujuan untuk meminta persetujuan semua anggota fraksi.

Menurut Muzani, usulan mengenai adanya surat tersebut telah muncul sejak awal Novanto ditetapkan sebagai tersangka.

• 4 Fakta Sindiran Presiden Jokowi Kepada Aparatnya, Isinya Pedas Banget!

Namun usulan tersebut tidak berhasil direalisasikan atau batal.

“Seharusnya itu dibicarakan di antara anggota Bamus. Karena ini pernah dilakukan dan dibicarakan. Dan ketika itu Fraksi Gerindra mengatakan ketidaksetujuaannya,” lanjut dia.

Jawaban Fadli Zon

Atas adanya pemberitaan mengenai surat tersebut di media massa, Fadli Zon langsung memberikan tanggapan yang berisi klarifikasi.

Tanggapan itu dilontarkan oleh Fadli Zon di akun Twitter pribadinya.

 

Wakil Ketua DPR itu mengungkapkan, surat yang dikeluarkan merupakan surat biasa, yakni sekedar meneruskan pengaduan dari masyarakat kepada instansi terkait.

Menurutnya, meneruskan surat adalah suatu pekerjaan rutin DPR selaku wakil rakyat.

Dalam hal ini, karena pengaduan tersebut diajukan kepada KPK, maka DPR lantas meneruskan surat tersebut kepada KPK.

Fadli mengungkapkan jika yang menjadi pengadu dalam surat tersebut adalah Setya Novanto sendiri selaku bagian dari masyarakat.

 

Hal itulah yang membuat surat tersebut menjadi perhatian banyak pihak dan ditafsirkan beragam.

Namun, Fadli menepis adanya penafsiran bahwa surat tersebut dibuat untuk mengintervensi KPK.

Ia pun tak sungkan jika siapapun membaca isi surat tersebut.

Fadli juga menceritakan bagaimana kronologi dan duduk perkara surat tersebut dalam kicauannya supaya tak muncul persepsi yang berbeda.

 

Berikut ini 33 kicauan Fadli Zon menjawab simpang sengkarut mengenai surat yang dikeluarkan DPR kepada KPK yang berkaitan dengan nama Setya Novanto.

1) Saya ingin memberikan klarifikasi terkait simpang siur pemberitaan surat pimpinan DPR kepada KPK mengenai pemeriksaan Pak Setya Novanto.

2) Surat itu adalah surat biasa, sekadar meneruskan pengaduan/aspirasi anggota masyarakat kepada instansi terkait.

3) Karena aspirasi dan pengaduan yang disampaikan terkait ranah kewenangan KPK, maka aspirasi itu kemudian diteruskan kepada KPK.

4) Hanya karena kebetulan pengadunya adlh Pak Setya Novanto, tanggapan mengenai surat itu akhirnya jadi perhatian dan ditafsirkan beragam.

5) Silakan anda baca saja isinya. Tidak benar jika surat itu dianggap ingin mengintervensi KPK.

6) Meneruskan surat adalah salah satu pekerjaan rutin dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat.

7) Saya perlu menjelaskan duduk perkara dan kronologinya, agar tak muncul persepsi yang berbeda.

8) Sbg pimpinan DPR, saya biasa menerima pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan melalui audiensi, korespondensi, maupun sidak.

9) Pengaduan masyarakat tsbt ada yang diterima melalui komisi dan fraksi yang kemudian diteruskan kpd instansi dan lembaga-lembaga terkait.

10) Kemarin, misalnya, sewaktu mengunjungi Kampung Bayam, saya menerima aspirasi warga agar mereka tidak digusur dari tempat tinggalnya.

11) Karena persoalan itu terkait dengan kewenangan Pemprov DKI, saya tentu saja segera meneruskan aspirasi tersebut kepada Gubernur DKI.

12) Bgmn Pemprov DKI nanti akan meresponnya, mereka tentu punya mekanisme, sesuai ketentuan yang berlaku.

13) Apakah penyampaian aspirasi semacam itu mencampuri kerja Gubernur DKI?! Tentu saja tidak.

14 ) Kegiatan meneruskan aspirasi semacam itu merupakan hal biasa. Sesuai dengan UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

15) Misalnya Pasal 81, anggota DPR memang berkewajiban menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

16) Dan tiap pimpinan DPR juga menjalankan fungsi itu, sesuai dengan bidang yang dibawahinya.

17) Kebetulan sy membawahi bdg politik, hukum, dan keamanan. Itu sebabnya kenapa pengaduan Saudara Setya Novanto itu masuknya ke meja saya.

18) Terkait dgn surat DPR kpd KPK itu, Sekretariat Korpolkam pekan lalu menerima surat pengaduan dan aspirasi bertanggal 7 September 2017.

19) Isinya adlh permohonan kpd Pimpinan @DPR_RI agar meneruskan aspirasinya kpd KPK terkait proses hukum pra-peradilan yg sdg diajukannya.

20) Pengaduan itu disampaikannya kpd saya sbg Wakil Ketua DPR RI bdg Korpolkam, maka sesuai alur berlaku sy meneruskan kpd pihak terkait.

21) Sesuai alur yang berlaku saya tentu harus meneruskannya kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah KPK.

22) Jadi, surat itu tdk pernah mengatasnamakan seluruh pimpinan DPR, krn pengaduannya jg hanya disampaikan kpd Wakil Ketua DPR Korpolkam.

23) Sbg pimpinan DPR yg membawahi bdg politik, hukum, dan keamanan, saya biasa dan rutin meneruskan pengaduan kpd instansi yg berwenang.

24) Hampir setiap hari saya menerima puluhan surat serupa dan diteruskan pada instansi beragam tergantung masalah-masalahnya.

25) Ada pengaduan soal penyerobotan lahan, penggusuran, diskriminasi oleh aparat, minta perlindungan hukum dan pengawasan.

26) Juga pengaduan terkait pemutusan hubungan kerja, soal upah, sampai contohnya soal terbakarnya tabung hiperbarik dua tahun lalu di RSAL.

27) Pengaduan langsung pun saya terima dan bahkan saya upload di media sosial sebagai bentuk transparansi.

28) Jadi surat itu sama sekali tdk mengintervensi KPK. Tidak ada yg disembunyikan dlm surat tersebut. Sifat surat itu biasa, bukan rahasia.

29) Dlm bag akhir surat ditegaskan bhw Pimpinan Dewan, dlm hal ini bdg Korpolkam, meneruskan aspirasi/pengaduan masyarakat kpd @KPK_RI

30) Pengaduan masyarakat tersebut kepada @KPK_RI untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

31) Saya adalah salah satu pimpinan partai oposisi. Partai Gerindra sejak dulu selalu tegas menolak upaya pelemahan @KPK_RI

32) Sikap kami jelas menolak pembekuan dan pembubaran @KPK_RI. Krn itu Gerindra keluar dari keanggotaan Pansus Angket KPK bbrp waktu lalu.

33) Kami juga mendukung segala upaya @KPK_RI dalam pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih.

SHARE
Loading...
Previous articleHeboh!! Eggi Sudjana Sebut Habib Rizieq Lebih Baik Dihina Ketimbang Pulang…
Next articleTidak Disangka!! Ini 4 Fakta Sindiran Presiden Jokowi Kepada Aparatnya, Isinya Pedas Banget!
loading...
Komentar Lewat Akun Facebook