Home Jokowi Ketika Komnas HAM Soroti Foto Pertemuan Kapolri-Kepala BIN-Gubernur Papua

Ketika Komnas HAM Soroti Foto Pertemuan Kapolri-Kepala BIN-Gubernur Papua

SHARE

Bruniq.com

Jakarta РFoto pertemuan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda Sumatera Utara, dan Gubernur Papua Lukas Enembe beredar di media sosial. Foto pertemuan itu menjadi sorotan.

Foto itu ramai beredar sejak Kamis (14/9/) kemarin. Pertemuan itu diisukan membahas soal kasus dugaan korupsi pada pengelolaan APBD Papua 2014-2016 dan juga Pilgub Papua 2018.

Belum ada keterangan resmi soal pertemuan itu. Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw yang coba diminta konfirmasi melalui telepon belum merespons.

Sementara Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku tidak memiliki informasi soal pertemuan itu. “Saya tidak punya info tentang hal itu,” kata Setyo saat dimintai konfirmasi.

Terkait hal itu, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mempertanyakan kepentingan pertemuan tersebut.
Natalius Pigai mempertanyakan kenapa harus Kepala BIN yang memanggil Kapolda Sumut, bukan Kapolri.

“Pertemuan antara Lukas Enembe dan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia tanggal 4 September 2017 dengan menghadirkan Paulus Waterpauw cukup mengagetkan kita semua, kanapa Kepala BIN hadirkan Kapolda Sumatera Utara, kenapa bukan Kapolri di Mabes Polri kalau hanya soal kasus yang dihadapi oleh Pak Lukas Enembe?” kata Pigai dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9/2017).

Pigai mengaku telah bertemu dan berbicara langsung dengan Lukas Enembe, Ketua DPR Papua, Ketua MRP Papua dan Ketua Relawan Lukas Enembe. Kata Pigai, Komnas HAM melihat Lukas berada di bawah tekanan.

“Komnas HAM sebagai lembaga penjaga kemanusiaan harus selamatkan seorang putra terbaik bangsa Papua ini,” ujarnya.

Karena itu, Pigai menuturkan, Komnas HAM punya beberapa catatan untuk BIN. BIN adalah roh dan jantung NKRI yang mesti bekerja sesuai kewenangan yaitu menjaga kebhinekaan dan keutuhan NKRI.

Pigai juga mengingatkan persoalan hukum adalah ranah Polri. “Kami menghormati tugas kepolisian yang bekerja secara profesional dengan mempertimbangkan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadi integritas sosial,” tuturnya.

Menurut Pigai, menghadirkan Paulus Waterpauw tidak ada hubungannya dengan gangguan disintegrasi politik di Papua. Justru para politisi, pengamat, rakyat Indonesia dan Papua disebut Pigai marah dan mengkritisi BIN berpolitik praktis.

“Apalagi isu BIN memaksa Lukas Enembe berpasangan dengan Paulus Waterpauw. Kepentingan BIN terkait politik ini apa? dan BIN kerja untuk Partai Politik apa? Bahkan BIN kerja untuk kepentingan calon Presiden Siapa? Apakah tindakan itu adalah tugas badan Inteligen negara? Kalau itu yang terjadi maka BIN lebih cenderung menjadi alat kekuasaan bukan alat negara. Kita harus selamatkan Badan Intelijen Negara ini,” ujarnya.

Kata Pigai, Lukas Enembe diduga dipaksa menandatangani surat komitmen untuk menangkan Presiden Jokowi dan PDIP 2019. Tindakan itu bertentangan dengan kewenangan dan penyalahgunaan kewenanga.

“Komnas HAM juga sedang monitor keselamatan jiwa Lukas Enembe karena Komnas HAM menerima isu tidak elok,” katanya.

SHARE
Loading...
Previous articleBertemu Kepala BIN-Kapolri, Ini Kata Lukas Enembe….
Next articleBreakingNews!! Massa Bela Rohingya Padati Monas, Sejumlah Ruas Jalan Ditutup
loading...
Komentar Lewat Akun Facebook