Home Djarot Ketika Penasehat Hukum Ahok Sindir Penasehat Hukum Buni Yani, Bilang Begini…..

Ketika Penasehat Hukum Ahok Sindir Penasehat Hukum Buni Yani, Bilang Begini…..

SHARE

Bruniq.com

 

JAKARTA – Penasehat hukum terdakwa Buni Yani disindir tidak mengerti KUHAP karena protes terkait ketidakdatangan terpidana penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di persidangan Buni Yani hari ini.
Penasehat hukum Ahok, I Wayan Sudirta mengatakan kliennya memang tidak perlu datang karena memang itu diatur dalam Pasal 162 KUHAP.
Pasal tersebut berbunyi jika jarak saksi dengan tempat pengadilan itu jauh maka cukup dibacakan berita acara pemeriksaan (BAP).
“Karena tidak mengerti KUHAP kali,” kata Wayan saat ditemui di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Wayan mengungkapkan Pasal terbentul lahir karena wilayah Indonesia yang sangat luas.

Wayan mencontohkan seorang pegawai bea cukai yang bertugas di Papua. Keluarga petugas tersebut mendapat penganiayaan dan dia menjadi saksi.
Tanpa diduga, petugas tersebut kemudian dipindahkan penugasanya ke Aceh. Nah, tentu harus mengeluarkan biaya yang sangat besar apabila si petugas tersebut harus bolak-balik dari Aceh ke Papua untuk mengikuti persidangan karena bianya sekitar Rp 40 juta.

“Pasal 162 terkait dengan pasal pasal 116, cukup dibacakan BAP dan tidak perlu hadir. Pak Ahok kalau disuruh ikutin aturan, mau dia. Sesuai dengan KUHAP mau. Ini bukan kehendak Pak Ahok, kami yang menyarankan Pak Ahok untuk melaksanakan pasal 162 ini, agar tidak ingkar pada hukum,” ujar Wayan.
Ahok kini menjalani pemidaan di Rumah Tahanan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.

Sementara persidangan Buni Yani berlangsung di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat.
Sebelumnya, pengacara Buni Yani, Irfan Iskandar memprotes jaksa yang hanya membacakan BAP Ahok. Pengacara Buni Yani meminta agar Ahok dihadirkan langsung dalam sidang.

Irfan Iskandar protes lantaran mereka mengaku tidak bisa mengkritik apabila BAP Ahok saja yang dibacakan.
“Kalau sekadar dibacakan, tidak bisa mengkritisi. Tidak seimbang kalau tidak dikritisi,” kata Irfan saat persidangan.
Menurut Irfan, jaksa bisa menghadirkan secara paksa seorang saksi. Buni Yani adalah terdakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Buni Yani didakwa memotong video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Buni Yani kemudian mengunggahnya ke Facebook dengan menambahkan ‘caption’ yang diduga memicu permusuhan SARA.

SOURCETribunnews.com
SHARE
Loading...
Previous articleTegas!!! Jokowi: Jangan Alergi Terhadap Kritikan…..
Next articleFahri Hamzah: Presiden Joko Widodo Adalah Sosok Yang Kuat
loading...
Komentar Lewat Akun Facebook