Home Jokowi Ini Surat Permohonan Maaf Waketum Gerindra Soal ‘Wajar PDIP Disamakan dengan PKI’,...

Ini Surat Permohonan Maaf Waketum Gerindra Soal ‘Wajar PDIP Disamakan dengan PKI’, Baca Berikut

SHARE
Foto: Ilustrasi oleh Mindra Purnomo

Bruniq.com- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno meminta maaf secara terbuka kepada PDIP. Ini karena pernyataan dirinya yang menyamakan PDIP seperti PKI.

Arief menuliskan permohonan maafnya secara tertulis. Selain itu dia juga membuat surat permohonan maaf yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000.

“Bersama ini terkait pemberitaan di beberapa di media massa yang menyebutkan pernyataan saya yang mengatakan, WAJAR SAJA KALAU PDIP SERING DISAMAKAN DENGAN PKI KARENA MENIPU RAKYAT, dengan ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PDIP adalah PKI dan menipu rakyat,” demikian kutipan surat dan pernyataan Arief dalam keteragan tertulisnya, Selasa (1/8/2017).

Dalam pernyataannya, Arief mengatakan tidak benar PDIP adalah PKI serta menipu karena PDIP disebutnya partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dia juga mengatakan PDIP adalah partai yang berlandasan Pancasila dan bekerja serta memperjuangkan rakyat Indonesia untuk kemakmuran bangsa dan negara.

Waketum Gerindra Minta Maaf Soal 'Wajar PDIP Disamakan dengan PKI'Foto: Surat permohonan maaf Arief Poyuono ke PDIP. (Dok Istimewa).

“Karena itu, untuk meluruskan kesalahpahaman, saya Arief Poyuono meminta maaf yang sebesar-besar nya pada Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh jajaran kader PDIP yang merupakan sahabat-sahabat saya atas statement saya tersebut di atas,” tambah Arief.

Permohonan maaf Arief ini menyusul pernyataan Arief sebelumnya yang menanggapi keluhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal UU Pemilu. Keluhan Hasto itu terkait kritik Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut UU Pemilu merupakan lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia.

“Nah biasanya sifat PKI itu anti-kritik dan melanggar Konstitusi. Makanya wajar sehingga PDIP sering disamakan dengan PKI seperti keluhan Hasto kepada media saat menanggapi pernyataan Prabowo di Cikeas saat bertemu SBY,” demikian pernyataan Arief sebelumnya mengenai PDIP, Senin (31/7).

“Sebab sifat dasar PKI kan bertindak tanpa otak dan kurang waras serta melanggar konstitusi dan menipu rakyat dengan jargon kerakyatan,” lanjut dia.

UU Pemilu telah disahkan dengan ketentuan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) 20-25 persen. Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang menolak syarat ambang batas presiden itu dan walk out dari sidang paripurna presiden saat pengambilan keputusan UU Pemilu beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataan yang sama, Arief menyatakan presidential threshold 20-25% merupakan bentuk penghilangan hak konstitusi pemilih pemula pada Pilres 2019. Itu apabila ambang batas presiden digunakan pada Pileg dan Pilpres serentak nanti.

“Jadi PDIP jangan salah tanggap. Saya tidak menuduh kok PDIP itu sama dengan PKI. Tapi akibat pemaksaan kehendak dalam PT 20% itu jadi sering PDIP dituduh dan disamakan dengan PKI, coba lebih sadar dan jangan memaksakan kehendak di luar kewarasan,” bebernya.

“Maka tuduhan terhadap PDIP dikaitkan Dengan PKI pasti tidak ada, saya jamin PDIP Bukan PKI seperti yang dituduhkan oleh segelintir orang yang tidak suka dengan PDIP,” tutup Arief.

 

 

(Sumber;detik.com)

loading...
Komentar Lewat Akun Facebook