Home Jokowi Dulu Tertawa Soal UU MD3, Sekarang Marah Soal Pres-T

Dulu Tertawa Soal UU MD3, Sekarang Marah Soal Pres-T

SHARE
(kiri kanan) Setya Novanto, Fadli Zon, Agus Hermanto Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah diambil sumpah sebagai Pimpinan DPR periode 2014-2019 usai sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis dini hari (2/10). 

Bruniq.com- Situasi politik nasional makin memanas, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai berbagai hal akan coba digunakan oleh lawan politik demi memperburuk kesan masyarakat atas kerja keras pemerintahan saat ini, menurut seorang petinggi partai tersebut, Selasa (1/8).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Hendrawan Supratikno menyebutkan salah satu contoh ketika terjadi pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Di pertemuan itu, dua petinggi partai tersebut menyerang Undang-Undang Pemilu terkait syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/Pres-T) oleh partai politik yaitu minimal 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah nasional, dan disahkan berkat keunggulan suara koalisi partai pendukung pemerintah.

Prabowo menyebut UU Pemilu sebagai “lelucon dan penipuan”, SBY menggunakan kalimat “abuse of power” atau penyalahgunaan kekuasaan.

Hendrawan mengatakan lawan politik berusaha melakukan “delegitimasi” parpol pendukung Pemerintah hanya karena kekalahan dalam pembuatan UU Pemilu.

“Ketika kami tak bisa buat paket pimpinan DPR, sehingga ada keganjilan di mana tak ada pimpinan DPR dari parpol pemenang pemilu, mereka tertawa. Sekarang ketika Pres-T 20 persen yang sudah disahkan MK (Mahkamah Konstitusi) sebagai open legal policy, justru mereka permasalahkan. Kan lucu,” jelas Hendrawan.

Dia merujuk pada permulaan masa bakti DPR 2014-2019 ketika para parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil mendesakkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, yang membuat PDIP tidak memperoleh kursi pimpinan DPR.

Dana Haji
Isu lain yang “digoreng” oleh lawan politik untuk menjatuhkan citra pemerintah dan parpol pendukungnya adalah soal rencana penggunaan dana haji untuk proyek infrastruktur.

Ada kesan isu-isu itu terus “digoreng” untuk menjatuhkan citra Jokowi dalam rangka Pilpres 2019, kata Hendrawan.

“Ini dengan mudah bisa diarahkan ke mana-mana, seakan mudah dipersalahgunakan. Karena memang investasinya jangka panjang,” kata Hendrawan.

Hal itulah yang menurut dia telah mendorong Presiden Jokowi muncul dengan pernyataan tegas bahwa pengunaan dana harus sesuai UU.

“Kalau tidak dijelaskan, nanti akan dipelintir terus,” kata Hendrawan.

(Sumber:beritasatu.com)

SOURCEberitasatu.com
SHARE
Loading...
Previous articleTegas!!! Kalau Masih Ada yang Main-main, Awas!
Next articleSejak 2014, Serangan Atas Jokowi Tiada Henti
loading...
Komentar Lewat Akun Facebook