Home Jokowi Begini Tantangan Ketua Partai Idaman Rhoma Irama Ke Jokowi, Baca Selengkapnya…..

Begini Tantangan Ketua Partai Idaman Rhoma Irama Ke Jokowi, Baca Selengkapnya…..

SHARE

Bruniq.com

JAKARTA – Baru Rhoma Irama selaku Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) yang menyatakan siap menantang petahana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertarungan di Pilpres 2019 mendatang.

Sang Raja Dangdut menyampaikan hal ini secara terbuka saat mengajukan uji materil UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (9/8/2017) kemarin.
Rhoma memastikan partainya tak akan memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo, lantaran rapat pleno Partai Idaman memutuskan untuk mengusung dirinya sebagai calon presiden.
“Dalam bernegara ini harus ada kelompok yang mengkritisi serta mengawasi. Kalau semuanya satu suara saja nggak demokratis. Di seluruh negara di dunia, ada namanya oposisi dan penguasa. Dan itu sehat dalam rangka menegakkan demokrasi,” ujar Rhoma, seraya menegaskan partainya menjadi pihak oposisi.

Kemarin, demi melancarkan niat dari partainya, Rhoma beserta kader partainya mengajukan gugatan uji materi mengenai tiga pasal dalam UU Pemilu 2019.
Baca: Pelaku Beli Bensin Eceran Dibawa Pakai Plastik Lalu Bakar Joya
Salah satunya, Pasal 222 pada UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Syarat presidential threshold memangkas hak konstitusional Partai IDAMAN yang memutuskan saya untuk maju sebagai calon presiden,” ujar Rhoma.
Ia berharap jika dengan uji materi UU Pemilihan Umum 2019 ini, presidential threshold akan dihapuskan atau menjadi zero threshold.
Disinggung apakah dirinya sendiri memiliki keinginan untuk mencalonkan diri menjadi presiden, Rhoma menjawab dengan tegas.
“Satu konsekuensi logis. Kalau nggak saya ngapain ke MK,” kata Roma seraya tersenyum.

Saat membuka Simposium Internasional tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, kemarin, Presiden Jokowi sempat menyinggung mengenai opini yang berkembang bahwa Pemerintah sedang mencoba menjadi pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak atau diktator.
“Merujuk konstitusi kami, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan yang mutlak, apalagi seperti diktator,” ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa konstitusi dalam implementasinya juga dapat mencegah munculnya mobokrasi yang memaksakan kehendak atas nama jumlah massa.

Diharapkan, dengan menjaga konstitusi negara yang dalam hal ini ialah Undang-Undang Dasar 1945, terbentuk koridor kehidupan demokrasi dalam bernegara.
Meski demikian, Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam menjalankan konstitusinya.

Berbagai perubahan serta kondisi yang tak menentu mendorong Indonesia dan bahkan dunia untuk menjadikan konstitusi dapat dipahami dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Baca: Pengamat Sebut Jokowi Sengaja Persiapkan Gatot Jadi Pendampingnya pada Pilpres 2019
“Dunia berubah dengan cepat. Banyak hal-hal baru yang muncul dibandingkan dengan dahulu saat konstitusi negara kita masing-masing disusun. Tantangan-tantangan baru terus bermunculan seperti radikalisme, terorisme, globalisasi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, kejahatan siber, dan banyak lagi,” kata Jokowi.

Dalam praktiknya, Presiden menyebut, Mahkamah Konstitusi menjadi pijar yang menerangi pemahaman sebuah negara.

“Mahkamah Konstitusi lah yang menginterpretasikan konstitusi sehingga dapat terus menjadi pegangan dan menjadi muara inspirasi bangsa dan negara dalam menjawab tantangan-tantangan baru,” tutur Jokowi

SOURCETribunnews.com
SHARE
Loading...
Previous articleBikin Ngakak!! Bingung Disuruh Bikin Puisi, Sajak Siswa Ini Malah Jadi Viral! Lihat Nilainya
Next articleTegas!! Menko Luhut: Saya akan Dobrak!
loading...
Komentar Lewat Akun Facebook